Tak Sanggup Penuhi Permintaan Siswi SD di Magelang, Mendikbud Nadiem Makarim Hanya Bisa Minta Maaf
Saat diberi kesempatan menjawab oleh Wali Kota Semarang sebagai moderator, Nadiem Makarim hanya bisa meminta maaf.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tak mampu memenuhi satu permintaan dari seorang siswi sekolah dasar di Magelang, Jawa Tengah.
Suami dari Franka Franklin tersebut hanya bisa memintaa maaf setelah mendengar permintaan dari siswi SD tersebut.
Dikutip dari TribunJateng.com, seorang siswi SD, Siesca dihadirkan dalam webinar bertajuk Sistem Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19 yang digelar Taruna Merah Putih Jawa Tengah, Minggu (30/8/2020) malam.
Pada kesempatan tersebut, Siesca mewakili pelajar di Jawa Tengah untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Mendikbud Nadiem Makarim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, serta Ketua PGRI Jateng Muhdi yang hadir dalam webinar tersebut.
Dengan terbata-bata, Siesca mengungkapkan kerinduannya akan suasana tempat belajar di sekolah dan segera ingin bertemu dengan teman serta guru-gurunya.
• Ternyata Mendikbud Nadiem Makarim dan Franka Franklin Punya 3 Anak, Ada yang Masih Berusia 4 Bulan
• Momen Mendikbud Nadiem Makarim Bacakan Buku Sambil Suapi Anak Makan, Daripada Pasang YouTube
"Pak menteri saya sudah bosan di rumah, saya rindu masuk sekolah, kapan saya boleh sekolah lagi pak," tanya Sieca ke Nadiem secara polos.
Saat diberi kesempatan menjawab oleh Walikota Semarang sebagai moderator, Nadiem hanya bisa meminta maaf.
Ia mengaku belum bisa memberi jawaban terkait pembukaan pembelajaran tatap muka, karena tak tahu kapan berakhirnya pandemi Covid-19.
"Jawaban untuk adik Siesca, saya mohon maaf belum bisa membuka pembelajaran tatap muka secara keseluruhan, karena saya belum tahu kapan pandemi berakhir," ucap Mendikbud menjawab pertanyaan Siesca.
Meski demikian, Nadiem menegaskan prioritas Kemendikbud mengembalikan anak-anak ke pembelajaran tatap muka.
"Zona kuning dan hijau kami perbolehkan memggelar pembelajaran tatap muka, dengan dasar 88 persen di Indonesia masuk zona kuning dan hijau," jelasnya.
Selain zonasi, pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau dikatakan Nadiem, untuk pemerataan pendidikan di daerah terpencil.
"Karena masih banyak daerah yang tidak terjangkau teknologi dan masuk zona kuning maupun hijau, jadi aturan tesebut kami keluarkan. Namun pelaksanaannya kami kembalikan ke orang tua maupun Pemda, dengan catatan bisa melaksanakan protokol kesehatan," paparnya.
Ia juga menjelaskan banyaknya kegiatan lihan terkait PJJ dan sejumlah program yang akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
"Komplain paling banyak di tengah pelaksanaan PJJ adalah kuota internet, untuk itu kami anggarkan Rp 9 triliun. Di mana Rp 7,3 triliun untuk pulsa pelajar, dan sisanya tunjungan guru," ucapnya.
