Konferensi Perempuan Timur 2020 akan Berbagi Praktik Gerakan Pemberdayaan Perempuan

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Tiga lembaga yang bekerja pada upaya penegakan HAM khususnya perempuan, yaitu Forum Pengada Layanan (FPL), Yayasan BaKTI dan Komnas Perempuan akan menggelar Konferensi Perempuan Timur 2020 (KPT2020) pada 26-27 Agustus 2020.

Kegiatan yang dihelat secara daring ini mengusung tema “Memetik Buah dari Sinergi Mulitipihak untuk Pembangunan Berkeadilan di Kawasan Timur Indonesia”.

Dengan menghadirkan peserta dari seluruh Indonesia mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, DPR, perguruan tinggi, LSM, masyarakat adat dan komunitas.

Pelaksanaan KPT 2020 didukung oleh Program MAMPU, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Ketua Panitia Bersama KPT 2020 Lusia Palulungan mengatakan Konferensi Perempuan Timur 2020 merupakan konferensi keempat.

“Para pelaku pembangunan dan aktor perubahan seperti seperti pemerintah lokal dan pusat, organisasi masyarakat sipil hingga penggerak komunitas di akar rumput akan berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dan gagasan dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan di Indonesia timur,” katanya.

Konferensi Perempuan Timur lahir dari Konferensi Perempuan Timor pada 2016 dan 2017. Pada 2018, kemudian berubah menjadi Konferensi Perempuan Timur.

Seperti KPT2018, konferensi ini memperluas wilayah pembelajaran, tidak hanya di Pulau Timor melainkan berbagai pulau yang ada di bagian timur Indonesia seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengatakan berbagai aksi kolektif dan model pemberdayaan gerakan perempuan di Indonesia Timur akan dibahas.

“Seperti penguatan kepemimpinan perempuan dan komunitas untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta ragam advokasi kebijakan dan inisiatif program untuk pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di bagian Timur, secara langsung telah meningkatkan kerentanan perempuan terhadap beragam bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, kematian pada persalinan, gizi buruk, putus sekolah, migrasi dan perdagangan anak.

Kondisi ini memburuk di masa pandemi Covid-19, di mana kerentanan perempuan semakin meningkat.

Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dan diperburuk dengan sulitnya pelaporan dan penanganan.

Begitu pula dengan angka kemiskinan yang meningkat signifikan sebagai salah satu dampak dari pandemi ini.

“Beragam inisiatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan sudah muncul baik dari pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat sipil, media dan masyarakat, di wilayah Indonesia timur. Beragam praktik baik dari gerakan perempuan Indonesia Timur itulah yang ingin kami tampilkan dalam konferensi ini,” jelas Direktur Lambu Ina dan Dewan Pengarah Nasional FPL, Yustin Fendrita.