Hasil Survei Publik Mulai Rindu Tentara Jadi Presiden Setelah Jokowi, Prabowo, Gatot, Andika, AHY?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pilpres 2024 masih lama namun kandidat dari kalangan sipil dan militer sudah mulai diprediksi.

Di bawah kendali Presiden Jokowi, seorang sipil, Negara ini dikelola.

Sebelum Jokowi, RI dikelola militer di bawah kendali Susilo Bambang Yudhoyono.

Tanpa keikutsertaan Jokowi lagi, Pilpres 2024 diprediksi ketat.

Dari kalangan militer, nama-nama seperti Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo hingga Mayor Inf (Purn) Agus Harimury Yudhoyono (AHY) memang sudah aktif di pentas politik saat ini.

Ada juga nama lain seperti Jenderal TNI Andika Perkasa, Marsekal Hadi Tjahjanto hingga Menag Fachrul Razi.

Survei terbaru SMRC yang dirilis Minggu (23/8/2020), ditemukan juga publik menemukan ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada TNI atau tentara aktif untuk dapat menjadi pemimpin nasional, khususnya terkait penanganan Covid-19.

Menurut Direktur SMRC, Saiful Mujani , sebelum Covid-19 ada 24 persen masyarakat yang setuju dengan kepemimpinan TNI atau tentara aktif bukan purnawirawan di level nasional.

Namun, angka itu meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19.

"Ada sekitar 31 persen yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita, ada kenaikan sekitar 7 persen dibanding sebelum Covid-19," kata Saiful Mujani.

Dia kemudian memperlihatkan survei yang dilakukan 5 sampai 9 April 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Saat itu, terdapat 2,3 persen yang sangat setuju pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.

Sementara, 21,8 persen setuju dan 53,0 persen tidak setuju dengan pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.

Sisanya, 10.6 persen sangat tidak setuju, sedangkan yang tidak mengerti atau tidak jawab sekitar 12.3 persen.

Namun, pada survei terakhir dilakukan pada 12 sampai 15 Agustus 2020 tingkat kepercayaan masyarakat meningkat.

Ada 2,3 persen yang sangat percaya dengan kepemimpinan tentara aktif, lalu yang setuju sekitar 28,9 persen.

Kemudian, 49,1 persen tidak setuju, lalu 10,3 responden sangat tidak setuju, dan 9,4 persen responden tidak menjawab.

"Walaupun mayoritas masyarakat masih menolak kepemimpinan tentara di level nasional lebih dari 50, namun ada gejala Covid-19 ini menaikkan tingkat toleransi kepada kepemimpinan tentara," tutur dia.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menunjukkan mayoritas masyarakat merasa puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia di masa Covid-19.

"Hasilnya 67 persen yang menyatakan sangat puas atau cukup puas dengan jalannya demokrasi," ujarnya.

Berdasarkan data SMRC, sangat puas sebanyak 5 persen dan 62 persen cukup puas terhadap jalannya demokrasi di masa Covid-19.

Sementara 25 persen merasa kurang percaya dan 2 persen tidak puas sama sekali.

Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab 6 persen. "Jadi mayoritas masih merasa puas dengan pelaksanaan demokrasi," jelasnya.

Tren kepuasan terhadap demokrasi juga makin membaik dari 59 persen atau turun 15 persen pada awal Covid-19 di awal Juni 2020, menjadi 67 persen.

"Trennya juga membaik dari 59 persen, sekarang di survei terakhir 67 persen. Walaupun belum pulih benar sampai 74 persen. Tapi relatif terjagalah penilaian terhadap demokrasi," ucapnya.

Kepemimpinan di Tengah Covid-19

Kondisi keamanan negara sejak ada pandemi covid 19 menurun tajam.

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang digagas Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 52 persen warga menilai kondisi keamanan baik atau sangat baik di masa pandemi Covid-19.

"Yang mengatakan kondisi keamanan kita cukup baik atau sangat baik itu sekitar 62 persen. Mayoritas merasakan begitu. Dan yanf mengatakan buruk ada sekitar 15 persen," ujar Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, Minggu(23/8).

16 Syarat Jadi Istri TNI, Sampai Tes Keperawanan, Termasuk Bella Saphira, Ini Beberapa Pertanyaan?

Daftar Influencer Pemerintahan Jokowi Mulai dari El Rumi Anak Ahmad Dhani Hingga Gritte Agatha

Istana Jawab Isu Jokowi Reshuffle Menteri Prabowo Digantikan Hadi, Nadiem Makarim Juga Lengser?

Saiful mengatakan, sebelum adanya wabah virus corona atau sejak Desember 2018 hingga Januari 2019, persepsi publik atas kondisi keamanan tanah air rata-rata di atas 60 persen.

Penilaian masyarakat sempat turun sekitar bulan Mei-Juni 2019 akibat kerusuhan penetapan hasil Pilpres 2019.

Beberapa waktu kemudian, persepsi publik atas kondisi keamanan Indonesia kembali membaik hingga mencapai angka 66 persen di awal Maret 2020, atau sesaat sebelum pandemi Covid-19.

"Setelah itu mengalami penurunan yang cukup tajam, 52 persen pada bulan Juni. Dan sekarang belum pulih pada posisi masih pada 52 persen," ucap Saiful.

Saiful menyebutkan, menurunnya penilaian publik terhadap kondisi keamanan negeri sejalan dengam laporan kepolisian yang mengatakan bahwa angka kriminalitas di masyarakat mengalami kenaikan sekitar 7 persen sejak pandemi terjadi.

"Masih di survei terakhir ini, (penilaian terhadap kondisi keamanan) sempat di bawah 50 persen, melampaui ambang psikologis 48 persen yang mengatakan baik. Tapi sekarang sudah mulai agak membaik, pulih menjadi 52 persen," kata Saiful.

Dalam survei yang sama, responden juga diberi pertanyaan apakah pemerintah belum bisa melindungi rakyat dari ancaman keamanan.

Hasilnya, sebanyak 52 persen responden tidak setuju dan 42 responden setuju.

Sisanya, sebanyak 7 persen tak menjawab.

Untuk diketahui, survei mengenai kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19 ini digelar selama 12 hingga 15 Agustus 2020.

Survei dilakukan melalui telepon dengan melibatkan 2.202 responden yang dipilih secara acak.

Margin of error dari survei ini sebesar 2,1 persen.(tribun network/mal/kps/wly)