Siap-siap! Mahasiswa akan Ikut Pendidikan Militer, Kerjasama Prabowo Subianto dan Nadiem Makarim
Mahasiswa akan direkrut untuk terlibat dalam latihan militer melalui program bela negara kerjasama Kemenhan dan Kemdikbud
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Anita Kusuma Wardana
TRIBUN-TIMUR.COM-Seperti Korea Selatan, Indonesia segera menerapkan pendidikan militer bagi warganya.
Jika di Korea Selatan kaum pria menjalani wajib militer, di Indonesia mahasiswa akan diikutkan pendidikan milter
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dipimpin Nadiem Makarim.
Dikutip dari Kompas.tv, melalui kerja sama ini, mahasiswa direkrut untuk terlibat dalam latihan militer melalui program bela negara.
"Nanti dalam satu semester, mereka (mahasiswa) bisa ikut pendidikan militer," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, melalui keterangan resminya di Jakarta pada Minggu (16/8/2020).
Trenggono menuturkan, adapun nilai pendidikan militer tersebut akan dimasukkan ke dalam satuan kredit semester (SKS) yang diambil.
"Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," ujar Trenggono.
Trenggono menjelaskan, program bela negara ini bertujuan menyadarkan masyarakat, khususnya anak muda untuk bangga sebagai orang Indonesia.
Dengan cara ini, kata dia, pemerintah ingin menciptakan generasi milenial yang bisa mencintai akan bangsa dan negaranya sendiri.
"Jadi, (mahasiswa) tak hanya hanya kreatif dan inovatif. Tetapi juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari," tutur dia.
Menurutnya, kecintaan generasi milenial terhadap negara juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam komponen cadangan (Komcad).
Hal itu sesuai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Trenggono menegaskan, bahwa Komcad bukanlah program wajib militer.
Dia mengatakan, itu hanya kesadaran dari masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang.
Karena itu, Trenggono menuturkan, jika masyarakat ingin bergabung, akan difasilitasi dengan diberikan pelatihan selama beberapa bulan.