Tribun Bone
Rapat hingga Dini Hari, Anggota DPRD Bone Pertanyakan Utang Pemda di BPJS Rp21 M
Komisi yang melaksanakan rapat dengan OPD yakni, Komisi I, Komisi III dan Komisi IV.
Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Tiga komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, melaksanakan rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor DPRD Bone hingga subuh tadi, Jumat (14/8/2020).
Komisi yang melaksanakan rapat dengan OPD yakni, Komisi I, Komisi III dan Komisi IV.
Rapat Komisi IV dan OPD berlangsung panjang dan paling akhir menyelesaikan rapat, sekira pukul 03.30 Wita.
Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini rapat dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sekretaris Komisi IV, Andi Akhiruddin mempertanyakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial.
Ia menerangkan, data penerima bantuan iuran (PBI) APBD dasarnya dari DTKS.
Sementara kata dia, data DTKS telah banyak yang berpindah atau menetap di Bone. Bahkan, sudah banyak yang meninggal dunia.
"Sudah banyak yang berpindah dan meninggal dunia. Di satu sisi masih disiapkan porsi anggaran. Ini berimplikasi pada potensi kebocoran APBD yang dibayar," terang pria yang kerap disapa Baso Ari ini.
Oleh karenanya, ia meminta agar dilakukan verifikasi dan validasi ulang data DTKS. Supaya tidak terlalu banyak APBD yang harus dibayar.
Baso Ari menyebut, data DTKS berjumlah 297 ribu orang. Dari 297 ribu tersebut, ada yang ditanggung oleh APBD provinsi dan ada yang ditanggung APBD kabupaten.
Legislator PDIP ini juga mengatakan, pemerintah daerah memiliki utang di BPJS senilai Rp 21 miliar.
Ia juga mempertanyakan utang tersebut bersumber dari mana.
Kata dia, jangan sampai pemerintah daerah membayarkan orang yang tidak lagi menetap di Bone dan telah meninggal dunia.
Menurutnya, yang tidak sinkron sekarang adalah data DTKS dari Dinas Sosial, sedangkan untuk anggarannya di Dinas Kesehatan.
Makanya, ketika Dinas Sosial ditanya terkait anggarannya, mereka tidak mampu merincikan anggaran dari pemerintah provinsi dan anggaran dari pemerintah kabupaten.
Ke depan, ia menyarankan agar anggaran dan data disatukan agar tidak membuat bingung.
Baso Ari juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil, BPJS dan Dinas Kesehatan untuk memverifikasi dan melakukan validasi data.
Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar
