Betulkah Maarif NU Balik Dukung POP Kemendikbud Nadiem Makarim? Ternyata Gini Faktanya, Ada Apa?
Beredar kabar jika Ma'arif NU kini mendukung POP Kemendikbud yang sebelumnya ditentang.
lihat foto
Dibantah Ketua Ma'arif NU
Namun, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU, Arifin Junaidi membantah pernyataan itu.
Arifin Junaidi menegaskan pihaknya saat ini tidak akan bergabung dengan POP Kemendikbud.
"Sampai saat ini LP Ma'arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komperehensif atas konsep POP Kemendikbud," kata Arifin Junaidi kepada Tribunnews.com, Kamis (6/8/2020).
Menurut Arifin Junaidi pernyataan Yahya Cholil Staquf tersebut tidak mewakili sikap dari LP Maarif NU PBNU terhadap kegiatan POP Kemendikbud.
Dirinya mengaku tidak tahu perihal pernyataan Yahya Cholil Staquf yang menyatakan NU akan tetap bergabung dengan program tersebut.
"Berkaitan dengan pemberitaan berbagai media tentang pernyataan Katib Aam PBNU KH Yahya Staquf bahwa NU tetap berada di POP, Ketua LP Ma'arif NU, Z Arifin menyatakan tidak tahu menahu hal itu," ujar Arifin Junaidi.
Arifin Junaidi menjelaskan, secara struktural LP Ma'arif NU adalah lembaga di lingkungan NU yang berada di bawah koordinasi langsung Pengurus Tanfidziyah NU.
Pihaknya hanya mematuhi perintah Ketua Umum Tanfidziyah PBNU yang saat ini dijabat oleh KH Said Aqil Siradj.
"Karenanya LP Ma'arif NU akan ikuti dan patuhi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU," ucap Arifin Junaidi.
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama memutuskan mundur dari Program Organisasi Penggerak.
Terkait hal itu, Nadiem berharap organisasi penggerak yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, dapat kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak.
Dalam keterangan tertulisnya, Nadiem Makarim juga menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.
Sehingga, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan programnya.
Dengan demikian, Nadiem Makarim berharap hal itu akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan.
