Dari Program Organisasi Penggerak Kini Merdeka Belajar Andalan Nadiem Makarim dan Kemendikbud Disoal

"Ini promosi produk swasta secara gratis ke seluruh Indonesia, apalagi ini dilakukan oleh negara. Ini kesalahan fatal." ujar Ubaid.

"Pihak swasta tidak perlu promosi dengan mengeluarkan uang banyak, biar negara saja yang melakukan dengan uang rakyat. Bahaya ini." kata dia

DPR sebelumnya telah menyatakan akan meminta penjelasan terkait kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi polemik di masyarakat.

"Agenda kita mengundang Mas Nadiem adalah meng-clear-kan menyangkut narasi Merdeka Belajar yang kemarin sempat diprotes publik,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

"Karena itu sudah menjadi merek dagang entitas pendidikan swasta tertentu," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemendikbud Evy Mulyani membantah bahwa program Merdeka Belajar untuk menguntungkan pihak tertentu.

Evy mengatakan, Merdeka Belajar yang digunakan untuk mengampanyekan program dan kebijakan Kemendikbud terinspirasi dari ajaran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara.

Filosofi Merdeka Belajar mengandung makna yang mendalam, yakni mengajarkan semangat dan cara mendidik anak untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirnya, dan merdeka tenaga.

"Filosofi inilah yang menjadi akar Merdeka Belajar yang dijalankan Kemendikbud saat ini," kata Evy dalam konferensi daring, Senin (13/7/2020) lalu.

Meminta maaf dan merayu NU, Muhammadiyah, PGRI agar kembali ke POP

Tiga organisasi besar yang sudah memberi berperan dalam pengembangan pendidikan di Indoenesia sejak lama seperti Muhammadiyah, NU dan PGRI menyatakan keluar dari keikutsertaan di agenda Kemendikbud yakni Program Organisasi Penggerak (POP).

Ketiga organisasi tersebut menyiratkan keberadaan organisasi-organisasi baru yang berafiliasi dengan korporasi besar, namun ikut mendapat bantuan pemerintah merupakan sesuatu yang sangat tak layak dan tidak etis.

Organisasi yang dimaksud adalah Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, dua organisasi pendidikan yang terafilias dengan konglomerasi pengusaha.  

Atas kontroversi ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem sudah menyatakan meminta maaf terhadap kebijakan yang dibuat kementeriannya.

Naiem Makarim pun "merayu" alias menyampaikan harapan agar organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, untuk sudi kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP).