Hadapi Pilkada Serentak, Azhar: PKB Sudah Kerja Maraton Ditengah Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan (DPW PKB Sulsel), menggelar diskusi virtual bertema kesiapan Pilkada 2020 dimasa pandemi Covid-19.

Hadir sebagai narasumber Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad, Ketua KPU Sulsel Faisal Amir, Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, Pegiat Demokrasi Abd Karim, serta Ketua NETFID Indonesia Dahlia Umar.

Diskusi itu dimoderatori Ismail Mangngaga.

Azhar dalam diskusi virtual itu menyatakan, menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah pendemi Covid-19, merupakan tantangan tersendiri bagi partai politik dan peserta Pemilu.

"Keputusan pemerintah tetap menggelar Pilkada 2020 adalah keputusan yang mesti disikapi bersama oleh semua stakeholder. PKB sudah maraton bekerja untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada di tengah pandemi," tegas Azhar, Sabtu (25/7) kemarin.

PKB kata Azhar terus mencari pola, bentuk, dan strategi yang tepat dalam menghadapi Pilkada 2020.

"PKB berharap apapun keputusan bersama dari pemerintah dan penyelenggara pemilu adalah hal yang perlu didorong bersama, dibicarakan dengan segala kemungkinan yang terbaik maupun terburuk," ungkapnya.

Sementara Ketua KPU Sulsel Faisal Amir menjelaskan, KPU disemua tingkatan siap mengatur jalannya percaturan Pilkada 2020 di Sulsel.

Baik secara teknis, pengawasan, maupun protokoler kesehatan seperti kelengkapan APD, masker, sarung tangan sekali pakai, hand sanitizer.

"Tujuannya agar pelaksanaan Pilkada 2020 benar-benar berjalan baik dan berkualitas," katanya.

Sedangkan Saiful Jihad menyatakan, bahwa Bawaslu punya tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan Pilkada 2020 mulai dari resiko kesehatan, hingga petahana yang memanfaatkan jabatannya dalam menaikkan elektoral politiknya.

"Misalnya melalui sosialisasi bansos, politik uang, ASN dan penyelenggara yang berpihak atau tidak netral dan berita-berita hoax," katanya.

Sementara Karim mengatakan, wabah virus corona banyak merubah tradisi politik. Kesiapan partai politik yang kelihatan pasif di tengah covid-19.

Partai politik menurut Karim hanya mampu secara administrasi belum mampu membangun mutu kualitas demokrasi lokal.