Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Selayar Paling Banyak Melanggar, Toraja Utara dan Soppeng Nihil

Tercatat, dugaan pelanggaran pilkada hingga Jumat (24/7/2020) di angka 94 kasus. 23 kasus diantaranya merupakan laporan dari masyarakat.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/M FADLY
Anggota Bawaslu Sulsel Amrayadi 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) merilis dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 12 kabupaten/kota di Sulsel.

Tercatat, dugaan pelanggaran pilkada hingga Jumat (24/7/2020) di angka 94 kasus. 23 kasus diantaranya merupakan laporan dari masyarakat. 71 kasus temuan Bawaslu.

Dari 23 kasus laporan, 15 kasus bukan pelanggaran, sisanya 8 kasus pelanggaran. Sedangkan dari 71 kasus temuan, 54 kasus pelanggaran, 16 kasus bukan pelanggaran dan 1 kasus sedang berproses.

Artinya, total pelanggaran baik dari temuan dan laporan di angka 62 kasus.

Anggota Bawaslu Sulsel Amrayadi mengatakan, dari 12 daerah yang berpilkada di Sulsel, empat daerah dengan pelanggan terbanyak yakni Selayar (15 pelanggaran), Bulukumba (13 pelanggaran) serta Pangkep dan Maros masing-masing 7 pelanggaran.

"Sementara dua daerah dengan pelanggaran tersedikit yakni, Soppeng (0 pelanggaran), Toraja Utara (0 pelanggaran) dan Luwu Utara (1 pelanggaran)," kata Amra sapaannya via pesan WhatsApp, Jumat (24/7/2020) malam.

Terkait jenis pelanggaran, hukum lainnya atau pelanggaran ASN terbanyak dengan 43 kasus, diikuti pelanggaran administrasi 15 kasus, pelanggaran kode etik 4 kasus dan pidana nihil.

"Tren pelanggaran ASN terbanyak yakni ASN memberikan dukungan melalui medsos dengan 13 kasus dan ASN melakukan pendekatan atau pendaftaran diri pada salah satu parpol dengan 12 kasus," ujar Amra.

Untuk tren pelanggaran administrasi terbanyak yakni pelayanan KPU dalam proses pendaftaran penyelenggara Ad Hoc sebanyak 6 kasus dan pelayanan KPU dalam proses pendaftaran penyelenggara Ad Hoc 5 kasus.

"Sementara pelanggaran kode etik mulai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota tidak profesional dan adanya keberpihakan dalam pembentukan PPS hingga PPK melanggar prinsip mandiri dengan menerima uang, barang dan/atau materi lainnya masing-masing 1 kasus," jelas Amra. (Lengkapnya lihat grafis di bawah).

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved