Supriansa dan Musda Golkar Sulsel

Palagan yang diberikan itu tentu wujud kecintaan pengurus DPP Golkar untuk ikut mengisi dan memberi pengalaman bertanding untuk meraih kursi ditingkat provinsi.

Kedua, adanya diskresi (pengecualian) yang didapat vokalis DPR RI yang berasal dari Sulsel di DPP.

Sepantasnya kita perlu bersangka baik bahwa untuk mengembangkan SDM Partai Golkar tidak boleh menghalangi kadernya untuk ikut berkontestasi, walaupun dalam bahasa media bahwa Supriansa belum memenuhi syarat mendaftar untuk menjadi ketua DPD.

Ketiga, untuk menjadi Partai Golkar yang modern, transparan, dan profesional, maka kiprah Supriansa tidak boleh dibatasi haknya dengan surat restu yang didapatkan dari DPP.

Biarlah beliau bertanding untuk saling merebut pengaruh dalam musda agar tidak ada upaya untuk membatasi hak politik yang dimiliki seorang kader.

• VIDEO: Wanita Ini Adang Gubernur Sulsel Meminta Kuburan Ibunya Dipindahkan dari Macanda

Apalagi beliau cukup aktif dan profesional menjalankan kader yang profesional di DPR RI yang tetap menjalankan fungsi-fungsi di Lembaga legislatif. 

Keempat, membangun sistem kepartaian tersistem, biarkanlah Supriansa menikmati mentaati semua tata tertib yang disepakati.

Jika sosok Supriansa terpilih itu artinya semua prosedur aturan main telah dilaksanakan.

Akhirnya apa yang diperankan Supriansa perlu kita sikapi secara dewasa dalam berpolitik praktis.

Persaingan politik dalam demokrasi menjadi kerangka keharusan membesarkan partai dengan memberi kesempatan kepada setiap kader untuk melakukan uji nyali untuk memimpin partai yang sangat 'paham dalam teori evolusi'.

Hanya saja, membangun partai tidak saja membangun sistem lembaga kepartaian, tapi jauh lebih baik juga mempersiapkan dan memberikan kesempatan kepada kader partai untuk menciptakan pemimpin partai dan pemimpin bangsa.

Semoga Musda Golkar Sulsel ini menjadi contoh model demokrasi dalam berkontestasi yang sehat. (*)