Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Banjir Bandang Masamba

Cari Penyebab Banjir Bandang Lutra, Doni Monardo Libatkan KLHK dan Kementerian ESDM

Doni menjelaskan dugaan atau analisa sementara penyebab banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah di Luwu Utara.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
BNPB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Jumat (17/7/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meninjau lokasi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Jumat (17/7/2020).

Doni menjelaskan dugaan atau analisa sementara penyebab banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah di Luwu Utara.

"Pertama curah hujan yang sangat besar, sebab tercatat intesitas hujan antara 250 sampai 300 mm dalam waktu yang sangat singkat tanggal 12 dan tanggal 13 Juli 2020," ujar Doni via rilis Pemprov Sulsel, Jumat malam.

Kemudian kedua, melihat ada sebagian dari Gunung Lero dan Gunung Maganrang bagian selatan mengarah Kota Masamba itu terkupas.

"Kalau itu sudah lama, biasanya pasti melihat ada tutupan sebagian dengan tanaman perdu misalnya, tanaman rambat misalnya. Tetapi kita perhatikan jarak jauh itu belum ada tutupan artinya itu masih baru," jelasnya.

Jika kejadian ini akibat curah hujan yang terjadi pada tanggal 12-13 Juli tersebut akan dan sedang dilakukan analisa oleh tim BNPB yang sudah ditugaskan bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan juga beberapa kementerian lembaga yang lain.

"Sehingga mendapatkan kesimpulan nanti apa yang menjadi penyebab utama," ujarnya.

Kemudian faktor yang lain adalah kawasan pegunungan tersebut adalah jenis bebatuan yang relatif gampang longsor.

Sehingga ini menjadi catatan agar seluruh pemeritah, baik kabupaten dan provinsi agar daerah yang berada di wilayah kawasan bantaran sungai. Terutama yang padat pemukiman penduduk sudah harus difikirkan mitigasinya. Agar kasus ini tidak terulang dan tidak lagi menimbulkan korban.

"Ibu Bupati (Indah Putri Indriani) mengatakan tahun 1982 awal itu juga pernah terjadi peristiwa seperti ini, hanya korbanyanya tidak sebanyak seperti ini," ujarnya.

Doni menambahkan bahwa peristiwa ini belum pada status menjadi bencana nasional. Sebab pemerintah daerah masih berfungsi, kegiatan aktivitas masih berjalan dengan baik.

"Jadi bencana nasional ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Bapak Presiden manakala sistem dan seluruh kegiatan administrasi pemerintahan telah mengalami kelumpuhan," ujarnya.

"Sekarang kita lihat semuanya masih berjalan masih baik, Ibu Bupati aktif memberikan bantuan dan pengarahan pada masyarakat dan termasuk juga beliau sudah ingatkan ada masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol Kesehatan," jelasnya.

Di lokasi pengungsian, masyarakat juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Walaupun, agak sulit dalam kondisi bencana bagi masyarakat ada di pengungsian.

Tetapi pemerintah harus selalu melakukan edukasi lebih optimal agar masyarakat bisa paham. Tentu didukung oleh fasilitas yang diberikan masyarakat seperti pemberian masker.

Sementara terkait jumlah kerugian yang ditimbulkan. Kepala BNPB ini menyatakan masih dalam proses perhitungan bersama BNPB, Kementerian PUPR dan Provinsi Sulsel.

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved