Breaking News:

Tribuners Memilih

Dukungan Palsu Ditemukan Saat Verfak di Selayar, Bawaslu: Sementara Ditangani

Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan, telah ditemukan dukungan palsu saat verifikasi faktual dokumen Zainuddin-Aji Sumano (ZAS).

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Suryana Anas
Istimewa
Anggota Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Saiful Jihad (kiri) dan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Selayar Andi Dewantara 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Saiful Jihad mengatakan, telah ditemukan dukungan palsu saat verifikasi faktual dokumen Zainuddin-Aji Sumano (ZAS).

Menurutnya, penemuan dukungan palsu, bermula dari seorang penyelenggara pemilu yang ternyata namanya ada di dalam, dan yang bersangkutan keberatan.

Namun, saat dimintai keterangan siapa penyelenggara yang keberatan itu, Saiful Jihad tidak meresponnya.

"Iya sementara ditangani," singkat Saiful via pesan WhatsApp, Senin (13/7/2020).

Saat ini, Saiful masih menunggu informasi dari Bawaslu Selayar, karena dugaan pelanggaran ini masuk dalam kategori pidana.

Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 185 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan.

Selain itu, pelaku juga akan dikenakan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta.

Ancaman lainnya, pelaku juga bisa dijerat pemalsuan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dijelaskan dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015.

Bunyinya, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu, untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil wali kota dipidana penjara paling singkat 12 tahun, dan paling lama 36 tahun. Serta denda Rp 12 juta dan paling banyak Rp 36 juta.

Bila dilakukan oleh tim sukses maka jeratan pidana akan dikenakan kepada orang tersebut.

Namun, bila dalam pengembangan didapati fakta ada perintah dari bakal calon tak menutup kemungkinan pencalonan yang bersangkutan bakal dibatalkan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Selayar Andi Dewantara tidak ingin berkomentar.

"Saya tidam bisa comment, biarkan Bawaslu Selayar yang jawab," kata Dewantara via pesan WhatsApp, Senin siang.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved