Evaluasi dan Solusi PPDB 2020 Sulsel Jenjang SMA SMK, Ini Usulan Perbaikan USB untuk RKB, Apakah Itu

USB untuk RKB tersebut diperuntukkan pada daerah padat penduduk, terutama di Kecamatan Tamalanrea, Kec. Makassar, Rappocini dan Bontoala.

“Dan juga satu USB di Kabupaten Gowa, yaitu di Kecamatan Sompa Opu, sekitar jembatan Kembar Sungguminasa,” kata Basri.

Sidang Komisi E DPRD

Sementara itu, Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) Komisi pada Kamis (9/7/2020) lalu.

Rapat komisi dilakukan bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel yang dihadiri oleh semua Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di Gedung DPRD Sulsel.

Pada keseempatan tersebut juga menghadirkan pihak PT Telkom sebagai penyedia aplikasi sistem PPDB guna mendengar berbagai persoalan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2020.

Raker PPDB dipimpin langsung Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rusdin Tabi, dihadiri Wakil Ketua Komisi E berserta seluruh anggota Komisi E DPRD Sulsel.

Menurut Rusdin Tabi, pada dasarnya daya tampung SMA/SMK baik negeri maupun swasta jauh lebih banyak dibandingkan lulusan SMP negeri dan swasta.

• Wisata Virtual Tribuners #5 Sambangi Puncak Tinambung, Sejuknya Sulsel Hingga Nuansa Alam yang Kuat

• Anda Punya Masalah Jerawat? Ini 5 Jenis Toner Ampuh dengan Harga Terjangkau Tak Bikin Kontong Bolong

Hanya saja masalahnya lulusan SMP cenderung hampir semua menyerbu SMA/SMK negeri sehingga banyak yang tidak lolos.

“Selain itu masih ada kecamatan yang tidak mempunyai SMA, seperti Kecamatan Makassar.

"Oleh sebab itu kami minta Dinas Pendidikan bertindak untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan ini,” tegasnya. (*)

DPRD Sebut Dugaan Suap PPDB Non Zonasi, Begini Pembelaan Kadis Pendidikan

Sementara itu Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said (Ajid) geram dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur non-zonasi yang baru saja dilaksanakan.

Ajid menyatakan bahwa dalam prosesnya, ia banyak menerima aduan dari orang tua siswa terkait adanya pungutan liar (pungli) di sekolah.

Ia menilai sistem tersebut tidak mampu menghilangkan pungli di sekolah. Pendaftaran PPDB non-zonasi ini dilakukan via online selama tiga hari.