Pembebasan Lahan Bendungan Pamukkulu Takalar Diharap Segera Rampung

TRIBUN-TAKALAR.COM, TAKALAR -- Pembebasan lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar masih belum rampung hingga Juli 2020 ini.

Proyek nasional tersebut sempat terhenti hampir dua tahun. Kontrak proyek ini tahun 2018 lalu. Namun akhir tahun 2019 baru kembali efektif dikerjakan. Proyek ini sempat terhenti dikarenakan masalah lahan.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, berharap pembebasan lahan segera dirampungkan ke depan.

Orang nomor dua Pemprov Sulsel itu kembali mengunjungi proyek Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Kamis, 9 Juli 2020 kemarin.

Bendungan Pamukkulu ini merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian PUPR.

"Masalah pembebasan lahan ini harus cepat diselesaikan agar tidak ada lagi kendala dalam pengerjaan di lapangan," kata Sudirman dalam rilis yang diterima Tribun, Jumat (10/7/2020).

Sudirman menyampaikan, bahwa pembangunan bendungan ini membutuhkan semangat, sinergi, dan kordinasi antara Pemkab Takalar dengan seluruh unsur Forkopimda.

"Yakin Insyaallah Bendungan ini akan selesai dengan kualitas yang baik dan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah," tambahnya.

Bendungan ini nantinya bermanfaat langsung untuk masyarakat Takalar sendiri, dan akan mengaliri sawah sekitar 6.150 hektare.

Mengenakan kelengkapan keselamatan (safety first), mulai dari rompi, sepatu hingga topi, Andi Sudirman berjalan menuruni lokasi proyek di Desa Kale Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara.

"Ini olahraga (terpapar matahari) bisa tingkatkan imun," ujarnya disambut tawa beberapa pekerja.

Ia pun menitipkan pesan kepada para pekerja untuk tetap semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

Andi Sudirman mengaku bersyukur di tengah pandemi Covid-19, Bendungan Pamukkulu dalam progres mencapai sekitaran 4 persen.

Berbagai persoalan ditemukan di lapangan terkait pembayaran pembebasan lahan, 30-an bidang sementara berproses.

Pembebasan kawasan hutan yang akan di follow up ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pusat untuk 16 hektare.