Nurdin Abdullah Laporkan ke Mendagri Kondisi Persiapan Tahapan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19
Nurdin Abdullah melaporkan bahwa hari hadir 12 bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan Pilkada, minus Kabupaten Selayar.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir memberikan arahan dalam Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Selatan, Rabu (8/7/2020).
Sebelum menyampaikan arahan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyampaikan kondisi tahapan persiapan Pilkada di Sulsel di tengah Pandemi.
Nurdin Abdullah melaporkan bahwa hari hadir 12 bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan Pilkada, minus Kabupaten Selayar.
Sebab Kabupaten Selayar ini terpisah dari daratan pulau Sulawesi Selatan sehingga akses transportasi dari kapal feri terbatas dan juga pesawat berhenti beroperasi.
"Tentu saya kira tadi Ketua KPU sudah menyampaikan dari 12 bupati/wali kota yang hadir ini, dan saya kira soal anggaran juga alhamdulillah kita tidak ada masalah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus juga membackup KPU dari awal, termasuk penyiapan APD, rapid test. Untuk kesiapan logistik Insyaallah, semua sudah kita bareng-bareng laksanakan," kata Nurdin Abdullah.
Nurdin Abdullah juga melaporkan 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada ada enam yang masih masuk zona merah, sehingga pada 5 Juli lalu mengumpulkan bersama seluruh bupati/wali kota.
"Kami menyatukan langkah kita, menyatukan pandangan kita terhadap bagaimana memutus rantai penularan ini sampai pada penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020," sebutnya.
Di Sulsel juga dibuat sebuah gerakan bersama, melakukan koordinasi dalam rangka menjaga wilayah masing-masing.
Di hadapan Tito Karnavian, Nurdin Abdullah menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat masih enggan menggunakan masker.
Oleh karena itu dengan gerakan bersama menggunakan masker yang dicanangkan, diharapkan menumbuhkan budaya penggunaan masker dalam kehidupan masyarakat, selama vaksin dan obat belum ditemukan.
"Alhamdulillah kemarin, termasuk Kota Makassar juga sementara mensosialisasikan Perwali tentang bagaimana kita menjaga masyarakat kita," ujarnya.
Sebutnya, Makassar ini adalah episentrum penularan, dan melaporkan bahwa jika Makassar bisa selesai, maka 80 persen persoalan COVID-19 di Sulawesi Selatan ini bisa terselesaikan.
"Tentu ini bukan PSBB, tapi ini pembatasan, jadi masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan," ucapnya.
Lainnya, melaporkan bahwa memang ada keresahan di masyarakat ketika pemerintah membuat aturan pembatasan, terutama surat keterangan bebas COVID-19. Sehingga sejak Senin, 6 Juli memulai membuka gerai-gerai untuk rapid test gratis.
Yang lain, Nurdin sangat berharap bahwa Pilkada 9 Desember 2020 ini tentu diharapkan bisa terselenggara dengan baik, dengan harapan dari tahapan ke tahapan betul-betul protokol kesehatan ketat dilakukan.
