Breaking News:

Kemenkumham Sulbar

Kakanwil Kemenkumham Sulbar Pastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Berjalan Sesuai Asas dan Tujuan

Tim melaksanakan pengawasan pada OBH Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (YLBH Sulbar) di Polewali Mandar, Selasa (7/7/2020).

Kemenkumham Sulbar
Tim Pengawas Kanwil Kemenkumham Sulbar melaksanakan pengawasan pada OBH Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (YLBH Sulbar) di Polewali Mandar, Selasa (7/7/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) melakukan evaluasi terlaksananya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagaimana diamanahkan oleh UU 16 Tahun 2011.

Tim Pengawas Kanwil Kemenkumham Sulbar terdiri atas Sri Lastami (kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Elly Yuzar (kepala Divisi Pemasyarakatan), Andi Hermin (kepala Bidang Hukum), Abdullah (kepala Bidang Pelayanan Hukum), dan Ramli R (penyuluh Hukum Ahli Pertama).

Pada Kesempatan ini Tim melaksanakan pengawasan pada OBH Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (YLBH Sulbar) di Polewali Mandar, Selasa (7/7/2020).

sri mengatakan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan seringkali ditemukan masih kurangnya pemahaman organisasi bantuan hukum mengenai standar pemberian bantuan hukum.

"Juga komponen dokumen bukti pelaporan tentang pemberian bantuan hukum yang telah dilaksanakan (termasuk data dukung lainnya), litigasi maupun non litigasi, meskipun hal tersebut sudah disyaratkan dalam perjanjian kerja," kata Sri dalam rilis yang diterima tribun-timur.com, Kamis (9/7/2020).

Dia mengatakan dari dokumen yang dilihat dan amati, YLBH Sulbar telah melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.

"Artinya bahwa OBH tersebut sudah melaksanakan progres dengan baik sesuai asas dan tujuan bantuan hukum," tuturnya.

Sementara itu Abdul Kadir, direktur YLBH Sulbar mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim Pengawas dari Kemenkumham Sulbar.

Kunjungan ini akan menjadi evaluasi sekaligus masukan dalam melihat peta pelaksanaan bantuan hukum di Sulbar khususnya Polewali Mandar.

"Kami berharap adanya penambahan anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan bantuan hukum sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan dampak positif dari pelayanan akses bantuan hukum yang mereka terima dari OBH," tuturnya.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved