Breaking News:

Pilwali Makassar

Dongkrak Partisipasi dan Kedamaian Pilwali Makassar, KPU Libatkan Tokoh Agama

Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat Sulawesi Selatan (LAPAR Sulsel) bekerja sama dengan KPU Makassar menggelar Dialog Publik.

Dongkrak Partisipasi dan Kedamaian Pilwali Makassar, KPU Libatkan Tokoh Agama
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH FADHLY ALI
Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat Sulawesi Selatan (LAPAR Sulsel) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar menggelar Dialog Publik bertema "Peran Tokoh Agama Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dan Terwujudnya Pilkada Damai Makassar di Tengah Pandemi", Senin (6/7/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat Sulawesi Selatan (LAPAR Sulsel) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar menggelar Dialog Publik, Senin (6/7/2020).

Dialog bertema 'Peran Tokoh Agama Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dan Terwujudnya Pilkada Damai Makassar di Tengah Pandemi'.

Dialog yang diselenggarakan via zoom meeting dan disiarkan langsung melalui fanpage LAPAR Sulsel, fanpage Tribun Timur, dan Youtube Tribun Timur ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi di tengah situasi pandemi.

Serta pelibatan semua elemen masyarakat termasuk tokoh agama pada Pilkada Kota Makassar yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang.

Hadir sebagai pembicara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Makassar Prof Arifuddin Ahmad, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulsel Dr Yonggris Lao.

Ketua Sekolah Tinggi Teologi (STT) Intim Makassar Pdt Dr Lidya K Tandirerung, Ketua Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (Pakin) Sulsel dr Erfan Sutono dan Ketua Parisada Hindu Dharman Indonesia (PHDI) Kota Makassar I Made Sukarta.

Dalam sambutannya, Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sari mengatakan bahwa pesta demokrasi di tengah situasi pandemi memiliki tantangan yang berat.

Namun, hal itu harus tetap terlaksana karena ada tujuan demokrasi yang harus dicapai.

"Tantangan ini tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk tetap melaksanakan agenda demokratisasi khususnya di Kota Makassar. Sebab, ada tujuan demokrasi yang mesti dicapai yaitu yang pertama di mana agenda pemilihan kepala daerah secara serentak mampu melahirkan pemimpin yang berdasarkan hasil pilihan langsung dari publik," katanya.

"Dan yang kedua adanya jaminan keberagaman, sebagai prasyarat mutlak dari demokrasi," jelas koordinator Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat itu.

Halaman
12
Penulis: Sukmawati Ibrahim
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved