Dongkrak Partisipasi dan Kedamaian Pilwali Makassar, KPU Libatkan Tokoh Agama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat Sulawesi Selatan (LAPAR Sulsel) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar menggelar Dialog Publik, Senin (6/7/2020).

Dialog bertema 'Peran Tokoh Agama Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dan Terwujudnya Pilkada Damai Makassar di Tengah Pandemi'.

Dialog yang diselenggarakan via zoom meeting dan disiarkan langsung melalui fanpage LAPAR Sulsel, fanpage Tribun Timur, dan Youtube Tribun Timur ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi di tengah situasi pandemi.

Serta pelibatan semua elemen masyarakat termasuk tokoh agama pada Pilkada Kota Makassar yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang.

Hadir sebagai pembicara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Makassar Prof Arifuddin Ahmad, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulsel Dr Yonggris Lao.

Ketua Sekolah Tinggi Teologi (STT) Intim Makassar Pdt Dr Lidya K Tandirerung, Ketua Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (Pakin) Sulsel dr Erfan Sutono dan Ketua Parisada Hindu Dharman Indonesia (PHDI) Kota Makassar I Made Sukarta.

Dalam sambutannya, Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sari mengatakan bahwa pesta demokrasi di tengah situasi pandemi memiliki tantangan yang berat.

Namun, hal itu harus tetap terlaksana karena ada tujuan demokrasi yang harus dicapai.

"Tantangan ini tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk tetap melaksanakan agenda demokratisasi khususnya di Kota Makassar. Sebab, ada tujuan demokrasi yang mesti dicapai yaitu yang pertama di mana agenda pemilihan kepala daerah secara serentak mampu melahirkan pemimpin yang berdasarkan hasil pilihan langsung dari publik," katanya.

"Dan yang kedua adanya jaminan keberagaman, sebagai prasyarat mutlak dari demokrasi," jelas koordinator Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat itu.

Terkait bagaimana peran tokoh agama, Prof Arifuddin Ahmad mengungkapkan posisi strategis pemuka agama dalam mensosialisasikan agenda pesta demokrasi di setiap kegiatan keagamaan.

"Tokoh agama ini sangat strategis jika bisa kerjasama dengan KPU untuk sosialisasi agenda demokrasi di setiap kegiatan keagamaan," katanya.

"Apalagi ketika berbicara etika politik berdasarkan pandangan agama, saya kira itu mutlak disampaikan oleh pemuka agama supaya umat bisa memilih secara bijak. Semoga Pilkada kali ini menunjukkan peran tokoh agama secara maksimal, sehingga pilkada bisa lebih baik dari sebelumnya," lanjutnya.

Senada dengan hal di atas, kualitas pemilih menjadi sorotan Yonggris Lao. Menurutnya, pilkada itu bukan hanya melahirkan pemimpin yang baik, tetapi masyarakat yang terdidik secara poltik.

"Kita bisa mengedukasi masyarakat melalui tokoh agama, melalui bahasa agama. Harapannya, masyarakat kita punya tanggung jawab moral. Proses demokrasi ini adalah proses pembelajaran, agar masyarakt kita lebih punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara," jelasnya.