Warga Tolak Tambang Zirkon

DPRD dan Dinas ESDM Sulbar Hentikan Proses Perizinan Tambang Zircon di Mamuju

DPRD Sulbar resmi menyetujui penghentian dan mencabut segala izin proses tambang zircon di Kelurahan Rimuku dan Botteng Mamuju.

Istimewa
Surat penyataan bersama pemberhentian proses perizinan tambah Zircon oleh PT Suryamica di Kepala Tujuh dan Botteng Mamuju. 

 TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU – DPRD Provinsi Sulawesi Barat resmi menyetujui penghentian dan mencabut segala izin proses tambang zircon PT Suryamica seluas 4.100 hektar di Kelurahan Rimuku dan Botteng Mamuju.

Pernyataan resmi itu tertulis dan dibubuhi tanda tangan ketua DPRD Sulbar ST Suraidah Suhardi bersama Kadis ESDM Provinsi Sulbar, Amri Eka Sakti, Kadis Lingkungan Hidup Andi Adi Takdir dan Kabid PTSP Stephanus BM dan tokoh masyarakat Padang.

Pernyataan resmi itu dikeluarkan oleh lembaga legislatif itu setelah ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi To Padang berunjuk rasa kantor DPRD Sulbar, Kamis (2/7/2020) lalu.

Dalam pertemuan yang menghadirkan sejumlah kepala OPD, disepakati semua proses Izin Pertambangan (IUP) eksplorasi, IUP Produksi Pertambangan PT Suryamica dan proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dinyatakan dihentikan dan dicabut perizinannya.

Menurut Suraidah, kota Mamuju akan begitu terancam dengan bencana alam jika tambang itu dilakukan.

“Bayangkan kalau tambang itu jalan Mamuju bisa tenggelam. Sedangkan belum jalan saja, kita tahu banjir terjadi dibeberapa titik di Mamuju,"ujar Suraidah.

“Itu salah satu alasan kita menolak (aktivitas tambang) kita menyampaikan bahwa masyarakat menolak untuk kelanjutan proses ekplorasi dari perusahaan tambang itu,"katanya.

Memurutnya ridak ada lagi alasan untuk melanjutkan aktivitas dari perusahaan itu karena warga secera tegas menolak.

Koordinator aksi Awal menerangkan, penolakan tambang yang dilakukan oleh masyarakat karena akan mengancam seluruh sumber kehidupan, apalagi sumber air bagi warga Mamuju.

“Disini ada tiga sungai yang berhulu dan masuk wilayah tambang, kalau itu dirusak air yang menyuplai ke PDAM untuk kebutuhan hidup masyarakat kota Mamuju tidak ada lagi,"tutur Awal.

Belum lagi kata Awal, wilayah yang akan ditambang adalah tanah adat yang selama ini disakralkan masyarakat keturunan To Padang.

“Di wilayah pegunungan itu juga ada wilayah yang menjadi tempat pertama leluhur masyarakat Padang tinggal,” ujarnya.

Bersama dengan itu, Sumiati salah seorang warga mengatakan, warga selama ini sudah hidup berkecukupan dengan mengelola tanah.

Ia menegaskan, warga tidak butuh tambang.“Uang bisa habis tapi tanah kami tidak akan habis,” tegasnya. (tribun-timur.com)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved