Breaking News:

Waterfront City Majene

Mapala Reinkarnasi Sulbar Tolak Waterfront City Majene

Ketua Umum Mapala Reinkarnasi Sulbar Muh Aco Agussalim menuturkan, sebagai organisasi pecinta alam menolak keras reklamasi tersebut

TRIBUN TIMUR/NURHADI
Pantai di Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Majene mulai dilakukan penimbunan. 

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN - Mapala Reinkarnasi Sulawesi Barat tolak reklamasi pantai, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Reklamasi di kabupaten Majene dalam rangka pembangunan Waterfront City Majene.

Ketua Umum Mapala Reinkarnasi Sulbar Muh Aco Agussalim menuturkan, sebagai organisasi pecinta alam menolak keras reklamasi tersebut karena merusak alam.

"Selaku organisasi yang ikut bergabung dalam gerakan yang dibangun oleh Aliansi Selamatkan Nelayan dan Pesisir (ASNP Sulbar) tentu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sampai hari ini masih fokus mengawal persoalan tersebut,"kata Aco Agu Salim kepada Tribun, Kamis (2/7/2020).

Ia menilai pembangunan Waterfront City Majene ini sangat memberikan dampak buruk kepada kehidupan nelayan yang bermukim di sekitar wilayah Cilallang dan Parappe.

"Karena akan mematikan sumber pencaharian mereka sekaligus akan kehilangan tempat mereka menambatkan kapal-kapalnya,"ujarnya.

Lanjutnya dia juga melihat dari sisi kerusakan terumbu karang dan biota hidup laut.

"Terkait perizinannya terkesan ditemukan Maladministrasi sesuai aduan teman-teman di kantor perwakilan Ombudsman Sulbar pada Oktober 2019, antara lain Ombudsman mendapati Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar menyerahkan surat pengantar kesesuaian lokasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulbar (DPMPTSP), tanpa menyesuaikan titik koordinat,"ungkapnya.

Kemudian lanjutnya, meminta keterangan dari Balai Wilayah Sungai Palu terkait pembangunan tanggul, dan menanyakan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang berkaitan tentang analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang sampai sekarang belum ada titik terangnya.

"Hingga saat ini pekerjaan tersebut terus berjalan dan kami tentu tidak akan tinggal diam, kami akan melakukan upaya-upaya hukum, sementara draftnya akan kami susun dan segera mendaftarkan gugatannya ke pengadilan,"katanya.

Dia mengatakan sudah beberapa kali ditegur bahkan sampai melakukan aksi demontrasi pada Agustus 2019 lalu dengan tuntutan agar pembangunan WFC tersebut dihentikan yang berujung pada penyegelan itu dianggap bukan sebuah perlawanan.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved