Akbar Faizal: Pantas Presiden Jokowi Marah-marah Ini Daftar Menteri Layak Diganti 'Tidak Membantu'

Oleh karenanya, ia berharap hal semacam itu seharusnya tidak terjadi lagi.

"Jangan lagi ada misalnya contoh ketua umum partai menjadi menteri juga, dia mau fokus yang mana," ungkap Akbar Faisal.

"Mau jadi ketua umum partai atau mau menjadi menteri, misalnya."

"Jadi menurut saya ini kita tidak perlu ragu-ragu lagi, kita harus bagaimana caranya agar presiden mengambil kewenangan itu," kata Akbar Faisal.

"Sekarang kita berikan dukungan kewenangan pada presiden," sambungnya.

"Ambil kewenangan ini, lakukan reshuffle, jangan hanya satu atau dua, kalau perlu lebih dari setengah," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, pembawa acara, Karni Ilyas menanyakan kembali apa yang dimaksudkan oleh Akbar Faisal.

Yakni yang menyinggung soal adanya rangkap jabatan ataupun menteri yang berasal dari partai politik.

Namun Akbar Faisal mengatakan apa yang disampaikan tidak berdasar karena background partai, melainkan tentang profesionalisme.

"Anda tadi itu seakan-akan sudah men-judge bahwa ini gara-gara menteri-menteri dari partai-partai yang tidak kompeten?" tanya Karni Ilyas.

"Enggak juga, jadi saya bicara tentang profesional," jelas Akbar Faisal.

"Tak beritahu, profesional banyak cara berlindung, saya tidak mau menyebut nama di tempat ini saya pernah sebut."

Dirinya lantas menyoroti kinerja dari Kementerian Pariwisata.

Ia juga dengan gamblang menyebut bahwa Kementerian Pariwisata tidak layak, sehingga pantas untuk direshuffle oleh Jokowi.

"Apa harus saya sebut lagi, contoh misalnya Kementerian Pariwisata enggak layak itu," katanya.