Dorong Kolaborasi Pemda dan BUMN, Ini Saran ARF ke Menteri BUMN Erick Thohir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Ekonomi Abdul Rahman Farisi SE MSE melihat ada hal yang sangat dibutuhkan daerah yakni soal bagaimana mendorong lembaga keuangan (perbankan dan asuransi) lebih progresif dalam bermitra dengan petani, nelayan, pelaku UKM.

“Juga soal pentingnya bantuan pemasaran untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi dengan lebih cepat dan pasar lebih luas,” papar pria yang pernah mengabdi sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin.

Ia juga menilai, permasalahan serius pada kinerja ekonomi daerah adalah peranan sektor keuangan, stabilitas harga, dan pemasaran serta teknologi pengolahan hasil produksi untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima oleh pelaku ekonomi daerah.

“Sejumlah masalah yang dihadapi oleh para kepala daerah tersebut agak sulit bila diselesaikan melalui program yang dilaksanakan melalui dinas/kantor/badan yang merupakan perangkat pemerintah daerah,” papar pria yang akrab dengan akronim ARF ini via whatsApp, Minggu (28/6/2020).

• Sejumlah Akademisi Lintas Kampus Beri Saran ke Erick Thohir dan Gagas Pusat Studi BUMN

Kesulitan ini karena ruang lingkup penyelesaian masalahnya sudah menjadi domain pelaku ekonomi sehingga SKPD kesulitan dalam menyusun anggaran, ketersediaan SDM dan lainya.

Misalnya kegagalan program dana bergulir yang dilaksanakan oleh dinas sebab masyarakat lebih melihat program tersebut seperti bantuan sosial, atau kesulitan dalam membantu pemasaran karena keterbatasan informasi dan jejaring pasar.

Bila aktifitas ekonomi yang mendukung pelaku ekonomi daerah diserahkan kepada pelaku ekonomi pasar juga akan mengalami keterbatasan dengan skala ekonomi terutama dalam jangka pendek.

“Sehingga diangap tidak ekonomis yang tentu tidak akan memberi insentif pada para pelaku ekononomi untuk melihatnya sebagai peluang bisnis,” tutur alumni Unhas yang akrab pula disapa Boge ini.

Ia menambahkan, ruang kosong kegiatan ekonomi yang berlanjut ini tanpa ada skema yang lebih progresif walaupun sejumlah bupati visioner seperti Bupati Banyuwangi dengan sejumlah programnya yang bermitra dengan BUMN menunjukkan kebijakan dan dampak yang positif bagi ekonomi daerah.

Maka, ia menyarankan, ruang kosong ini mesti diisi oleh kolaborasi program antara pemerintah daerah dengan BUMN.

Kolaborasi ini akan memanfaatkan sejumlah sumber daya melalaui alokasi anggaran pada APBD dan sumber daya keuangan, manajemen, dan jejaring pasar yang ada di BUMN.

• Terpilih Jadi Ketua BPD HIPMI Sulsel, Ini Harapan Andi Rahmat Manggabarani

“Saya memiliki alasan soal kolaborasi ini dapat direalisasikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Apalagi jelas nawacita Presiden Jokowi mempertegas bahwa kesejahteraan rakyat adalah hal yang utama dan segera direalisasikan,” terangnya.

Ia mengamati sejumlah gebrakan Menteri ET dalam melakukan restrukturisasi BUMN seperti pada Garuda, Pertamina, PTPN, BUMN Asuransi akan memberi isyarat bahwa kedepan BUMN akan lebih profesional.

Termasuk penunjukan sejumlah generasi milenial pada sejumlah BUMN yang tentu akan sangat mendekatkan produk BUMN pada selera zaman.

Demikian halnya juga gebrakan menteri ET dalam memaksimalkan peran PSO BUMN dalam perang melawan Pandemi Covid19 yang sedang menimpa Indonesia.

“Maka menarik kita sama menunggu gebrakan Menteri ET dalam mendorong kolaborasi antara BUMN dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah menjadi lebih maju dan tentu merupakan fondasi dan mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi kemajuan ekonomi Indonesia,” harapnya.