GM PLN Sulselrabar Diminta Mundur, Dr Hasrullah: Tidak Profesional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - General Managemer PT PLN Persero Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar), Ismail Deu, diminta untuk mundur dari jabatannya.

Hal ini dikarenakan pimpinan PLN tertinggi di wilayah Sulselrabar ini dianggap tidak mampu menjawab dan terkesan tak peduli dengan kondisi kesusahan pelanggan di masa pandemi Covid-19.

Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISI) Universitas Hasanuddin, Dr Hasrullah, menjadi salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan pelayanan PLN.

Pakar Komunikasi Politik ini menerangkan bahwa berbagai keluhan warga terkait dengan kenaikan drastis biaya yang ditanggung warga selama pandemi Covid-19 ini menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan.

Begitupun dalam bentuk pelayanan, ia mencontohkan bahwa keluarganya juga mengalami hal serupa.

"Bayangkan saja rumah ibu saya karena memang ibu saya kan lagi sakit-sakitan dan jarang di rumah jadi ada tunggakan tiga bulan tapi listrik langsung dicabut tanpa ada pemberitahuan, lewat surat atau apapun itu, padahal besok harinya sudah langsung dibayar Rp 600 ribu," ucapnya, Kamis (25/6/2020).

Hal tersebut menurut Dr Hasrullah menunjukan PLN tidak bekerja secara profesional dan tidak memperhitungkan kondisi pelanggannya atau warga di tengah kondisi pandemi ini.

"Kami anggap pimpinan PLN Sulselbar ini tidak memiliki rasa kemanusiaan di kondisi pandemi ini, ada banyak orang mengeluh bukan cuman saya," sambungnya.

Bahkan dikesempatan yang sama sejumlah advokat mengatasnamakan diri Tadjuddin Rachman Law Firm mengirimkan surat pengaduan dan permohonan kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Dalam surat tersebut berisi empat poin utama yang mana diantaranya berisi terkait keluhan melonjaknya tagihan pada Maret-Mei 2020 lantaran tak dilakukannya pencatatan secara manual oleh pihak PLN.

Tak hanya itu di poin terakhir juga surat tersebut meminta GM PLN Sulselrabar bahkan seluruh direksinya dicopot.

"Untuk mengurangi keresahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya pelanggan PLN maka, dimohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengganti seluruh Direksi PT PLN beserta General Manager khususnya yang berada di kantor PT PLN wilayah Sulselrabar," tulis surat tertanggal, Rabu (24/6/2020) itu.