Anggaran Pilkada
Bawaslu Makassar Maksimalkan Anggaran Pengawas Pilwali 2020
Nursari menegaskan pihaknya sudah memutuskan untuk tidak meminta tambahan anggaran pada Pilwali Makassar 2020.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
Laporan Wartawan tribun-timur.com, Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Nursari menegaskan pihaknya sudah memutuskan untuk tidak meminta tambahan anggaran pada Pilwali Makassar 2020.
"Kita tidak minta karena kita memaksimalkan anggaran yang sudah ada dengan mengurangi kegiatan dalam bentuk tatap muka dan memaksimalkan pertemuan daring," tegas Nursari via pesan WhatsApp, Kamis (11/6/2020).
Bawaslu Makassar juga akan mengurangi beberapa honor kelompok kerja (Pokja) pengawasan, dan mengurangi perjalanan dinas. Termasuk beberapa item kegiatan-kegiatan lainnya.
"Kurang lebih seperti itu maksimalkan apa yang telah ada," jelasnya.
Nursari menambahkan pada Oktober 2019 lalu, Pemda dan Bawaslu Makassar sudah menyepakati anggaran pengawasan Pilwali Makassar senilai Rp 19,3 miliar dari Rp 21 miliar yang sebelumnya diajukan bawaslu.
"Ini saja kita sudah dikurangi, apalagi mau minta. Jadi kami berkesimpulan lebih baik kita maksimalkan yang ada saja," katanya.
Ia menjelaskan, meski ada penambahan sekira 291 tempat pemungutan suara (TPS) yang berimplikasi pada penambahan honor petugas TPS dan hal-hal lain terkait dengan pengawas, bawaslu Makassar tetap optimistis anggaran yang sudah ada dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya.
Sementara Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Badan Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menegaskan tidak semua Bawaslu di 12 kabupaten/kota di Sulsel tidak meminta tambahan anggaran pengawasan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
"Pasti ada jika hasil hitung ulang tak cukup dan itu mesti dianggarkan lagi oleh daerah. Kalau daerah merasa tidak mampu, maka pemerintah pusat yang mesti siapkan," kata Saiful kepada Tribun via pesan WhatsApp, Kamis (11/6/2020).
Ia menjelaskan bahwa ada restrukturisasi anggaran kegiatan yang tidak mungkin dilakukan seperti tatap muka, tetapi dibuat daring dan penghematannya dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
"Hasil penghitungan itu baru dilihat, berapa yang masih dibutuhkan untuk kepentingan penyiapan alat sesuai protokol kesehatan," tambahnya.(*)
