Survei Kepuasan Terhadap Jokowi Jeblok, Juga Ada Kabar Buruk untuk Prabowo dan Anies

TRIBUN-TIMUR.COM - Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan survei kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun selama masa pandemi Virus Corona (Covid-19).

Ia memaparkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat saat ini hanya 56 persen dan kepuasan terhadap sosok Jokowi sendiri 66 persen.

Menurut dia, angka tersebut turun cukup jauh dari survei yang diadakan bulan Februari 2020.

• Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo dan Jokowi Menurun, Ganjar dan Ridwan Kamil Makin Meningkat

Burhanuddin menilai perbedaan angka antara kepuasan terhadap Jokowi dengan pemerintah secara keseluruhan tampak signifikan.

Dilansir TribunWow.com, rincian survei itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas TV, Senin (8/6/2020).

"Pertanyaan umum, tapi kita menanyakan variabel lain berkaitan dengan Covid-19," kata Burhanuddin Muhtadi.

Ia memberi contoh kejadian bantuan sosial (bansos) yang diterima tidak tepat sasaran di beberapa daerah.

Kesalahan penerima bansos tersebut terjadi akibat perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.

"Misalnya yang kita tanyakan dan itu terlihat betul responsnya sangat negatif adalah bansos," kata Burhanuddin.

"Jadi penyaluran bansos lebih banyak yang mengatakan salah sasaran ketimbang yang tepat sasaran," lanjutnya.

Ia memberi contoh lain yang membuat kepuasan masyarakat semakin menurun.

Sebelumnya terdapat wacana untuk mengizinkan tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia pada masa pandemi Virus Corona.

Seperti diketahui, beberapa negara sudah sangat membatasi akses keluar-masuk batas negaranya untuk mencegah penularan virus.

"Kemudian juga kita tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan TKA, misalnya," ungkap Burhanuddin.

• LOWONGAN KERJA BUMN-Pegadaian Makassar Cari Pegawai Baru Lulusan SMA, Cek Syarat dan LINK Daftar!

"Ada beberapa statement dari menteri yang mengatakan enggak apa-apa tenaga kerja asing masuk di saat pandemi karena SDM kita dianggap kurang berkualitas," lanjutnya.

Dari peristiwa tersebut, Burhanuddin menilai ada perbedaan harapan masyarakat dengan keputusan pemerintah.