DPRD Sulsel
Pengamat Nilai Fungsi Pengawasan DPRD Sulsel Nol, Anggaran Penanganan Covid-19 Jalan Terus
Ia menjelaskan, meski tidak dipertanyakan oleh publik sudah berapa besaran anggaran yang digunakan selama Pandemi Covid-19
Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Politik Unhas Andi Ali Armunanto meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penanganan penanggulangan coronavirus disease 2019 (Covid-19).
Ia menjelaskan, meski tidak dipertanyakan oleh publik sudah berapa besaran anggaran yang digunakan selama Pandemi Covid-19, pemerintah Sulsel harusnya menyampaikan ke publik secara rinci, jangan seolah-oleh ada yang ditutup-tutupi.
"Pemerintah dan DPRD harusnya punya inisiatif untuk menyampaikan ke publik, ini agar kesannya tidak menyembunyikan fakta penggunaan anggaran. Kalaupun ada perubahan anggaran, berapa dialokasikan kesitu dan untuk apa saja," katanya kepada Tribun, Senin (1/6/2020).
Iapun menambahkan bahwa pengawasan oleh DPRD Sulsel kurang.
"Kita tidak pernah mendengarkan apa yang sudah dilakukan DPRD. Seharusnya DPRD lebih bergigi, tetapi ini cuma diam saja apa yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
"DPRD itu mitra kerja pemerintah yang salah satu fungsinya lakukan pengawasan, nah sekarang apa mereka lakukan untuk rakyat. Ini semua tidak jalan sehingga saya menilai penanganan Covid-19 di Sulsel semakin hari makin kacau balau," tegas Ali.
Tidak hanya itu, Ali juga menyoroti adanya ketidak kekompakan antara Pemprov dan Pemda Makassar dalam pencegahan virus corona di ibu kota provinsi.
Satu di antaranya penutupan Toko Agung yang sehari setelahnya diumumkan oleh Gubernur bahwa boleh buka.
"Akhirnya apa, orang-orang seakan-akan tak peduli lagi dengan pemerintah yang plin-plan ini, akhirnya semua toko dan warkop buka setelah gubernur membolehkan Toko Agung beroperasi, padahal pemkot sudah menutup," jelasnya.
"Wali kota bolehkan resepsi pernikahan, setelah itu dibantah gubernur, dan dibantah lagi wali kota. Ini macam apa gitu koordinasinya. Saya melihat Gubernur Sulsel ini gubernur rasa wali kota karena terlalu banyak urusi pemerintah kota, padahal kota punya otonomi daerah sendiri," kata Ali.
"Jadi sebaiknya pak gubernur tidak terlalu banyak campuri urusan kota, jalankan saja tugasmu untuk koordinasikan pemerintah kota dengan kebijakan pemerintah pusat. Kok Gubernur terlalu banyak intervensi urusan kota. Koordinasi macam apa itu," Ali menambahkan.
