Wabah Covid 19

Pakar HTN Fahri Bachmid Sebut Pilkada 9 Desember Tidak Urgen

Menurut Fahri Bachmid, tidak tepat dan kondusif jika gelaran pesta demokrasi lokal itu dipaksakan di tengah pandemi Corona

Istimewa
Pakar Hukum Tata Negara, Dr Fahri Bachmid SH MH 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr Fahri Bachmid SH MH meminta pemerintah, DPR dan KPU RI menghentikan dan menunda seluruh tahapan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Menurut Fahri Bachmid, tidak tepat dan kondusif jika gelaran pesta demokrasi lokal itu dipaksakan di tengah pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19, meskipun Perppu Pilkada sudah dikeluarkan.

Fahri Bachmid mengatakan Pilkada Serentak sebaiknya dilaksanakan pada 2021 mendatang.

"Pilkada serentak 9 Desember 2020 itu ditunda dan dapat dibenarkan secara kontitusi sesuai prinsip hak asasi manusia sepanjang berkaitan dengan hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam “Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948,pasal 25 yang menyatakan” setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan,” dan pengaturan ini sejalan dengan ketentuan pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sehingga secara konstitusional prinsip kesehatan adalah hak asasi warga negara atas kesehatan (Human Right to Health) yang dijamin secara tegas dalam konstitusi,dan segala kebijakan negara dalam situasi apapun penyelenggara negara mutlak mempedomani sebagai instrumen fundamental yang tidak dapat direduksi atas alasan dan keadaan apapun juga," ujar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2020).

Hal itu disampaikan Fahri Bachmid saat menjadi narasumber pada diskusi virtual bertajuk "Perpu dan Dampak Penundaan Pilkada Ditengah Covid-19”.

Narasumber lain pada kesempatan itu juga adalah Komisioner KPU RI Viryan Azis, Komisioner Bawaslu RI Dr Ratna Dewi Petta Lolo SH MH, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Peneliti Kepemiluan Dr Ferry D Liando SIp MSi dan Akademisi UIN Alauddin Makassar Dr Syamsuddin Radjab SH MH.

Bahwa berdasarkan perspektif hukum sesui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-undang,

Menurut Fahri Bachmid, dalam penormaan itu ada dua keadaan hukum yang diatur sedemikian rupa dalam Perpu tersebut sesuai ketentuan pasal 201A. yang mana dalam rumusannya pada pasal 201 ayat (6) disebutkan pemungutan suara serentak ditunda kerena terjadinya bencana non alam.

Sementara rumusan norma pasal 120 ayat (1) menjelaskan pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada Desember 2020.

Halaman
1234
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved