Kanwil Kemenkum HAM Sulbar

Kakanwil Kemenkum HAM Sulbar Ikuti Desk Evaluasi dan Penilaian Zona Integritas Menuju WBK

Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulbar ikuti desk evaluasi dan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Kakanwil Kemenkum HAM Sulbar Ikuti Desk Evaluasi dan Penilaian Zona Integritas Menuju WBK
Kanwil Kemenkum HAM Sulbar
Melalui videoconfrence (Vicon) Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulbar, ikuti desk evaluasi dan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM, di Aula Seno Aji, Jumat (1552020) kemarin.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Melalui videoconfrence (Vicon) Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulbar, ikuti desk evaluasi dan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM, di Aula Seno Aji, Jumat (15/5/2020) kemarin.

Tim penilai terdiri dari 5 orang yakni, Agung Natanael, sebagai ketua, kemudian Moko Handoko, Neni Isnaeni, Nurul dan S.Nurendra, sebagai anggota.

Kegiata evaluasi melalui video conference berlangsung sekitar satu jam 30 menit yang dimulai pada Pukul Pukul 14.00 Wita.

Kakanwil Kemenkum HAM Sulbar, Harun Sulianto meyampaian enam area perubahan yang sudah dilakukan sesuai lembar kerja evaluasi yang disyaratkan untuk meraih predikat WBK.

Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulbar, ikuti desk evaluasi dan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM, di Aula Seno Aji, Jumat(15/5/2020) kemarin.(humas).
Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulbar, ikuti desk evaluasi dan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM, di Aula Seno Aji, Jumat(15/5/2020) kemarin.(humas). (Kanwil Kemenkumham Sulbar)

"Yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penataan akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan public,"jelas Harun dalam siaran pers Kemenkum HAM Sulbar, yang diterima Tribun, Sabtu (16/5/2020).

Harun juga memaparkan inovasi pada tiap divisi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Di divisi administrasi, lanjut Harun, ada aplikasi kepegawaian, jika pada Pukul 12.00 Wita para pejabat dan petugas belum mengisi jurnal hariannya, maka ada notifikasi ke hp yang bersangkutan.

Kemudian ada aplikasi sigiat, yakni sistem informasi kegiatan berbasis website berisi kegiatan unit pelaksana teknis pemasyarakatan, imigrasi dan kanwil, yang sedang maupun yang akan dilakukan.

"Ini bagian dari keterbukaan informasi public dan memudahkan untuk publikasinya tepat waktu. Juga memudahkan monitoring kegiatan,"ujarnya.

Untuk divisi pemasyarakatan, ada inovasi yang memperpendek proses verifikasi usulan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat sebelum diteruskan ke Ditjen pemasyarakatan yang tadinya dua hari menjadi satu hari.

Pada divisi keimigrasian, juga terdapat ada aplikasi laper ( laporan elektronik bersama). Aplikasi ini berisi data orang asing yang real time, dan diupdate setiap saat jika ada perubahan.

"Ini untuk memudahkan pengawasannya,"ucapnya.

Terakhir, divisi Yankum, ada pula aplikasi pengawasan notaris online dan ranperda online . Aplikasi ini bertujuan mengurangi tatap muka dan demi efisiensi.

"Juga sedang dibuat aplikasi pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) dan layanan kekayaan intelektual online,"tuturnya.

Melalui videoconfrence (Vicon) Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulbar, ikuti desk evaluasi dan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM, di Aula Seno Aji, Jumat (1552020) kemarin.
Melalui videoconfrence (Vicon) Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulbar, ikuti desk evaluasi dan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM, di Aula Seno Aji, Jumat (1552020) kemarin. (Kanwil Kemenkum HAM Sulbar)

Hadir dam acara tersebut Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Elly Yuzar, Kepala Divisi Keimigrasian, Wisnhu Daru Fajar, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Lastami dan seluruh koordinator area perubahan dan Tim Pokja WBK.(tribun-timur.com).

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved