Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

BPJS Naik Lagi

Potong Gaji Presiden & 38 Menteri untuk BPJS, ini 6 Usul Ustad Haikal Hassan Agar Negara Tak Kolaps

Potong Gaji Presiden, Wapres & 38 Menteri, ini 6 Usulan Ustad Haikal Hassan Tambal Defisit BPJS

Editor: Ilham Arsyam
instagram
Haikal Hassan 

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Meski sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Keputusan tersebut diambil di tengah pandemi virus corona.

Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) lalu.

Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan di balik kenaikan iuran tersebut.

Menurut dia, kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan.

"Terkait BPJS Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, tentunya ini untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan," ujar Airlangga dalam konferensi video di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Menanggapi salah satu tokoh agama Ustad Haikal Hassan mengusulakan beberapa poin usulan kepada pemrintah.

7 Fakta Mardigu Wowiek, Pengusaha Berjuluk Bossman Sontoloyo, Ngetop di Tengah Wabah Corona

Lewat twitter Jumat (15/5/2020), Haikal Hassan menyebut usulan itu sebagai ususlan sederhana agar negara bisa segera pulihbtanpa menaikkan BPJS atau Listrik.

Berikut Cuitannya;

Usul 1: Gaji Presiden dan wakil, Gaji 38 mentri, 12 wamen, 7 stafsus milenial, 9 watimpres, 6 org BPIP, 12 org KSP, 575 anggota DPR dibayarkan 50% saja. Ini digunakan utk menutup defisit BPJS.

Usul 2: Fasilitas mobil, rumah dinas, listrik, telepon, handphone, tunjangan jabatan, uang sidang, tunjangan kehormatan, pph, uang dinas, perjalanan keluar negeri di tiadakan dulu. Negara lagi kolaps begini, janganlah menari diatas penderitaan rakyat.

Usul 3: Uang Rp. 5,6 trilyun utk platform digital atas nama pelatihan online berbayar yg belum jelas larinya kemana itu, dibatalkan saja. Kursus sejenis yg GRATIS bertaburan di internet. Ini sangat mencederai keadilan.
Usul 4: Proyek para gerombolan utk memindahkan ibukota senilai Rp.466 Trilyun ditunda dulu. Selain maksa, tidak ada alasan yg kuat, tergesa2, tidak didukung dg data, amdal yg sangat profesional, jauh lebih baik digunakan utk penguatan makro yg berdampak sistemik
Usul 5: Anggaran proyek infrastruktur Rp. 24,53 Trilyun benar2 kudu, harus, wajib, mesti dialihkan dulu utk urusan nyawa rakyat. Kondisi ini bila gagal memanage akan menimbulkan kesenjangan yg bisa berujung kerusuhan dan membuat negara Chaos.

 Usul 6: Fasilitas para komisaris, jajaran direksi di 142 perusahaan BUMN berupa perjalanan dinas, tunjangan ini itu, uang tiket perjalanan bisnis class, tunjangan jabatan, listrik, pulsa, BBM, hendaknya dipangkas separuh. Kurangi sedikit kenikmatan mu bung, demi rakyat.

 

Usulan ini mendapat banyak respon dari warganet di media sosial.

Siapa Haikal Hassan?

Haikal Hassan merupakan Ketua II Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Namanya, banyak di perbincangkan beberap bulan terakhir.

Terlebih lagi pada saat Pilpres 2019.

Ia menyatakan diri sebaga oposisi Jokowi-Maruf Amin.

Dilansir dari Tribunnewswiki, Haikal Hassan sempat memberi komentar terkait Kabinet baru Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, Jokowi menggandeng rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto untuk membantunya di Kabinet Indonesia Maju.

Prabowo diberi tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024.

Menanggapi hal ini, Haikal Hassan tetap mengambil sikap sebagai pihak oposisi yang mengritik pemerintah.

“Kalau ditanya kami menangis atau tertawa, saya hanya bisa mengatakan ada yang tidak peduli atau masa bodoh. Kami tidak tertawa, kami tidak menangis, kami tetap oposisi, “ ucap Haikal Hassan, Ketua II Persaudaraan Alumni (PA) 212, dikutip dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (29/10/2019).

Haikal Hassan menjelaskan, jika dirinya dan kelompok tidak menyanggupi memberikan narasi menyenangkan (bagi Kabinet Jokowi, red) karena mereka oposisi.

“Kalau semuanya positif, namanya koalisi dong,” tuturnya.

Haikal menyatakan mereka akan tetap melakukan narasi yang mengkritik kerja pemerintah.

Haikal menerangkan, alasan mereka mengambil sikap tersebut adalah karena janji mereka sebagai oposisi.

Idealnya, lanjut Haikal Hassan, semua ulama, kiai, ustad, merupakan oposisi.

Haikal Hassan mengutip pesan Ka’ab bin Malik pada seluruh Muslim:

'Sebaik-baik penguasa adalah yang mendekat pada ulama.

Adapun seburuk-buruk ulama adalah yang mendekati pintu penguasa.' kutipnya.

“Lalat yang mengerubungi bangkai lebih baik daripada ulama yang mengerubungi pintu penguasa,” jelasnya.

Pria kelahiran 21 Oktober 1968 tersebut berkata mereka akan tetap menjadi oposisi tetapi dengan uswatun Hassanah dan akhlaqul karimah.

Haikal Hassan berucap, “Kita akan tetap mengkritik pemerintah, supaya ada check and balance, masa semua koalisi.”

Di lain sisi, pria bernama lengkap Haikal Hassan Baras itu juga sependapat dengan Mahfud MD, Menteri Politik Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju.

Haikal Hassan menyepakati pernyataan Mahfud MD memberantas takfiri.

Selanjutnya Haikal Hassan menambahkan agar pemerintah juga fokus pada unsur yang memisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sekalian dong, yang mau pisah sama NKRI disebut,” ujarnya.

Haikal Hassan merasa selama ini pemerintah tidak pernah menganggap separatism sebagai ancaman.

Haikal memberi contoh kasus yang ada di Wamena, ia menyebut peristiwa itu merupakan ancaman.

“Yang disebut-sebut terus masjid radikal, ustad radikal,” terangnya.

Seusai pernyataan itu, Haikal Hassan kembali menegaskan tanggapannya terhadap Indonesia menangis dan tertawa, adalah fokus pada yang benar.

Haikal Hassan mengatakan pemerintah seharusnya bukan fokus pada radikalisme, melainkan ekonomi.

“Karena kata yang paling top di jaman Jokowi adalah radikalisme,” Haikal Hassan beralasan.

Alasan Selalu Kritik Pemerintahan Jokowi

Dilansir dari Tribun Solo, Haikal Hassan Baras atau biasa disapa Babe, dikenal sebagai salah satu publik figur yang kerap mengkritisi kinerja pemerintah.

Di sejumlah video, dia juga beberapa kali menggaungkan tagar 2019GantiPresiden.

Pria satu ini juga lekat dengan identitas sebagai ustaz.

Pengakuan itu diungkapkan oleh Haikal Hassan saat menjadi bintang tamu di acara E-Talkshow yang tayang di tvOne, Jumat (4/1/2019).

Talkshow yang dikemas secara santai ini dipandu oleh Wahyu Muryadi alias Om Way.

Di acara tersebut, Haikal mengungkapkan alasan mengapa ia kerap dianggap melontarkan kritik pedas kepada pemerintah.

Catatan TribunSolo.com, Haikal Hassan pernah mengkritik pemerintah soal kebijakan dan isu terkini.

Pertama, kasus pembakaran bendera di Garut.

Kedua, acara IMF di Bali yang dianggap Haikal Hassan tak pantas lantaran momennya berdekatan dengan musibah di Sulawesi Tengah.

Namun, Haikal Hassan menegaskan kritikannya itu dilontarkan agar pemerintah semakin baik.

"Buka sinis dengan pemerintah, kalau nggak sekarang, kalau bukan kita yang kritik, siapa lagi coba?" jawab Haikal Hassan.

Ia pun menganalogikan, dengan kritikannya tersebut diharapkan pemerintah bisa melek.

"Supaya pemerintah 'melek' (dengan) apa yang terjadi di lapangan," kata Haikal.

Bukan tanpa alasan Haikal Hassan mengatakan demikian.

Menurut klaimnya, ia sudah berkeliling di sejumlah daerah di Indonesia dan menerima keluhan-keluhan dari warga sekitar.

"Kan ane jalan tiap hari bisa 5 sampai 6 tempat dikunjungi. Dari Aceh sampai Papua pernah dikunjungi."

"Coba tanya petani garam di Madura, ada yang udah enggak bisa sekolahin lagi anaknya. Gara-gara dia udah enggak bisa lagi jualan garam. Gara-gara garam dari luar (impor) masuk ke dalem," ungkap Haikal Hassan.

Selesai menjawab, Haikal kemudian ditanya seputar profesinya.

"Haikal Hassan ini mau jadi apa sih? Jadi ustaz, motivator, apa politisi?" tanya Wahyu, dikutip TribunSolo.com dari TribunWow.com.

Meskipun masih di awal segmen, Haikal merasa jawaban ini cukup berat untuk dijawab.

Tampak ia menghela napas dan minta minum.

Selesai minum, Haikal mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang politikus dan juga tak berniat untuk berkiprah di dunia politik.

"Kalau politisi kan ada karier politiknya, saya nggak ada," jelasnya.

Ia pun menegaskan bukan seorang ustaz, melainkan guru ngaji di kampung.

"Orang bilang panggil saya ustaz, saya berkali-kali bilang, jangan panggil ustaz, saya cuma guru ngaji kampung," tegasnya.

"Tidak berpolitik praktis, tapi kan jadi pengurus Timses Prabowo-Sandi," timpal Wahyu yang seperti belum puas dengan jawaban Haikal.

Haikal pun membalas, jika hal itu tidak bisa menandakan bahwa dirinya adalah seorang politisi.

"Kalau politisi itu kan dia yang berkarier, berjenjang, dan menjabat suatu jabatan di politik. Kalau saya mendukung, itu sih bukan politisi. Itu sikap politik," ujar Haikal.

Dengan gaya humor khas-nya, Haikal lantas bercan soal pilihan politiknya.

"Warga Indonesia yang tidak golput, sikapnya sama dengan saya. Lu kalau nggak dukung nomor 2, pasti lu nggak dukung nomor 1," kata Haikal.

Penonton di studio tertawa mendengar pernyataan Haikal.

"Om boleh dukung nomor 2, dan Om juga nggak apa-apa kalau nggak dukung nomor 1 kan?" Haikal Hassan menjelaskannya kepada Wahyu alias Om Way.

"Ini logikanya kuat banget ini," kata Om Way kemudian.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved