Guru Besar Unhas: Kita Perlu The New Policy of Food Membangun Kebijakan Pangan dari Perdesaan

TRIBUN-TIMUR.COM, Makassar - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah daerah saat Pandemi Covid-19 membawa sejumlah masalah mulai dari moda transportasi hingga berimplikasi terhadap pengurangan akses terhadap pangan bagi masyarakat.

Jika ini terus terjadi maka ketahanan pangan akan terganggu, dan bukan tidak mungkin krisis pangan akan terjadi.

Isu krisis pangan ini sempat disuarakan oleh Food Agriculture Organization/FAO. Menurut FAO pandemi covid-19 ini berakibat pada krisis pangan. Negara-negara di dunia harus siap menghadapi ancaraman ini .

“Angka krisis pangan akibat pandemi ini bisa antara 21-25%. Oleh karenanya, suka tidak suka, mau tidak mau pandemi ini akan berpengaruh terhadap penurunan 37% of agriculture development produk," kata Guru Besar Universitas Ekologi Politik, Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Hasanuddin, Imam Mujahidin saat Diskusi Virtual bersama Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon UNHAS, kemarin Rabu (13/5/2020).

Menurutnya jika terjadi gangguan tersebut maka akan berdampak pada produk domestik bruto (PDB) yang akhirnya akan berimplikasi terhadap kelesuan ekonomi, termasuk imbasnya terasa kepada para petani.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga mengingatkan dalam rapat terbatas mengenai kebutuhan bahan pangan pokok menekankan agar ketersediaan pangan tetap terjaga sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan pangan 267 rakyat Indonesia," ucapnya.

Imam melanjutkan bahwa proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan meningkat menjadi 319 juta jiwa dari sekarang hanya 267 juta jiwa, otomatis kebutuhan pangan semakin besar sementara lahan baku sawah cenderung stabil, disisi lain proporsi kelas menengah akan naik dari 85 juta tahun 2020 menjadi 254 juta pada tahun 2045, ini akan berimplikasi terhadap peningkatan permintaan pangan olahan yang berkualitas, beragam dan bergizi.

“Pemerintah sudah menyepakai bahwa beras bukan satu-satunya bahan pangan pokok. Kita harus berfikir untuk menguatkan pangan lokal, kalau bisa UNHAS membuat pusat studi sagu. Jika ini bisa dilakukan maka akan menjadi tren yang baik untuk masa depan. Ahli-ahli sagu harusnya dilahirkan dari universitas-universitas di wilayah timur, termasuk Universitas Hasanuddin,” terang Imam.

Hal senada juga telah disampaikan Kepala Program Studi FKM UNHAS, Citra Kesumasari. Ia menyebut bahwa keberagaman pangan dengan pangal lokal harus dikuatkan utamanya saat pandemi Covid-19 ini dan juga untuk kebutuhan di masa depan. Makan tidak harus nasi, bisa jagung, ubi kayu, sagu dan aneka pangan lokal lainnya.

"Ini penting agar pemenuhan pangan tidak bergantung pada satu jenis komoditas karena terus terang masyarakat Makassar saat ini terlalu bergantung ke Nasi, padahal pangan masa depan tidak harus nasi,” jelas Citra.

The New Policy of Food: Kebijakan Pangan dimulai dari Perdesaan

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bukan perkara mudah, ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Imam Mujahidin mengatakan dalam rangka pemenuhan pangan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah instruksikan kepada jajarannya untuk menambah luas lahan sawah agar luas tanam bertambah dan produksi pangan dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

“Mulai beberapa pekan depan, tim akan turun ke lapangan untuk identifikasi potensi-potensi rawa di wilayah Kalimantan-Sulawesi, harapannya bisa dibuka untuk lahan pertanian,” kata Imam

Selain itu, Imam juga memaparkan tantangan lain yang di hadapi dalam memenuhi kebutuhan pangan antara lain dari sisi suplai produksi misalnya, pemerintah dihadapkan pada masalah regenerasi SDM Petani, konversi lahan pertanian, perubahan Iklim, Skala Usaha, Alsintan, keterbatasan teknologi, dan loss and waste.

"Dari sisi suplai distribusi kendala akses pangan di wilayah terpencil, infrastruktur, arus distribusi, dan nilai margin perdagangan dan pengangkutan (MPP, red) masih berfluktuasi," tuturnya.