DPRD Sulsel

DPRD Sulsel Bahas Strategi Perekonomian di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam rapat itu terjadi kesepakatan antara komisi D dengan mitra kerjanya untuk pemotongan anggaran sebesar 52 persen.

abd azis/tribun-timur.com
Komisi D DPRD Sulsel bersama mitra kerjanya, organisasi perangkat daerah (OPD) membahas strategi pemulihan perekonomian ditengah pandemi coronavirus disease (Covid-19) di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (14/5/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel bersama mitra kerjanya, organisasi perangkat daerah (OPD) membahas strategi pemulihan perekonomian ditengah pandemi coronavirus disease (Covid-19) di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (14/5/2020).

Pertemuan tersebut membahas
penyesuaian anggaran yang mengacu dari Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam rapat itu terjadi kesepakatan antara komisi D dengan mitra kerjanya untuk pemotongan anggaran sebesar 52 persen.

"Harapannya, setiap paket tidak mutlak disamaratakan pemotongannya. Misalnya pekerjaan kecil yang bisa dipadat karyakan sebaiknya jangan dipotong serta paket-paket yang besar sebaiknya disiapkan pekerjaan padat karya," kata Ketua Komisi D DPRD Sulsel Jhon Rende Mangontan dalam rapat itu.

Menurutnya, dengan begitu mitra kerja komisi D diharapkan mampu menghidupkan perputaran perekonomian masyarakat lokal setempat dengan membuka lapangan kerja apalagi ditengah wabah corona.

Politisi Golkar Sulsel tersebut meminta para mitra kerjanya dalam hal ini OPD bagi setiap kontraktor yang menangani proyek pemerintah diharapkan membuat surat pernyataan agar memilah mana item yang bisa dipadatkaryakan.

"Ini penting agar kami dari komisi D mampu mengawasi sampai sejauh mana komitmen kita untuk mendukung terjadinya perputaran ekonomi kerakyatan setempat," jelasnya.

Selain itu katanya, apabila strategi ini bisa dilaksanakan, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran akibat dampak Covid-19 yang memengaruhi seluruh sendi perekonomian.

"Insya Allah, kita sudah mampu memperkecil pengangguran serta kehidupan masyarakat yang terdampak Covid-19 ini bisa terjawab secara perlahan," ujar Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel itu.

Tak hanya itu komisi D juga menyetujui pekerjaan yang sudah ditenderkan dan sementara ditenderkan, atau yang belum ditenderkan tetap saja berjalan.

"Namun kami mengingatkan kepada OPD agar kontraktor wajib menyiapkan surat pernyataan tidak keberatan apabila dikemudian hari tertunda pembayaran akibat kondisi ekonomi yang diakibatkan corona," katanya

"Tapi kita jamin bahwa apabila belum terbanyar akibat kondisi keuangan kita terbatas, kita akan memberi kesempatan prioritas diperubahan anggaran atau tahun anggaran berikutnya, sehingga kita butuh saling pengertian dan kerja sama yang baik di setiap elemen," ujarnya.

Rapat tersebut dihadir asisten II Pemprov Sulsel, Kepala Biro Keuangan, Bappeda, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas perhubungan, Dinas Permukiman dan Biro Pengadaan.

Rapat tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan mengatur jarak satu sama lain dan diwajibkan memakai masker.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved