Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Update Corona Parepare

Legislator Kritik Kebijakan Pemkot Parepare Janjikan Hadiah Rp 100 Juta Bagi RT/RW Berprestasi

Pasalnya masih banyak warga saat ini menjerit, karena ada yang tak kebagian bantuan.

Penulis: Darullah | Editor: Sudirman
darullah / tribun timur
Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir di ruangan Komisi, Selasa (12/5/2020) 

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Legislator menyoroti langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, menjanjikan hadiah uang tunai sebesar Rp100 juta bagi RT atau RW yang berprestasi dalam menekan penyebaran Covid-19.

Pasalnya masih banyak warga saat ini menjerit, karena ada yang tak kebagian bantuan.

Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir mengatakan, janji Rp 100 juta untuk RT atau RW itu baik.

Tetapi pemerintah seharusnya memprioritaskan bantuan untuk warga prasejahtera dan yang terdampak Covid-19.

"Hal yang terpenting sebenarnya dan harus diutamakan adalah perhatian Pemkot kepada warga yang belum terlayani bansos selama Covid-19," kata Kamaluddin, Selasa (12/5/2020).

"Persoalan bonus untuk RT atau RW nanti belakangan itu," ujar dia.

Menurutnya, imbauan untuk tetap di rumah itu akan diabaikan oleh warga jika tak ada bantuan sembako dari Pemkot.

"Kalau warga tak patuh, penanganan Covid-19 akan terhambat," tandas Legislator Gerindra itu.

Hal yang sama diungkapkan Legislator Nasdem, Suyuti. Ia menyesalkan langkah Pemkot menjanjikan hadiah Rp 100 juta untuk RT atau RW.

Sementara, kata dia, masih banyak warga yang butuh uluran tangan pemerintah.

"Hadiah untuk RT atau RW itu ditiadakan saja. Yang harus dipikirkan pemkot yaitu solusi bagi warga yang belum kebagian sembako," katanya.

"Sebaiknya uang Rp100 juta itu dijadikan sembako saja. Dengan begitu, banyak warga yang diringankan bebannya," tegas Anggota Komisi II DPRD Parepare itu.

Suyuti menambahkan, biang kerok dari adanya warga tidak dapat bantuan yaitu kinerja buruk dari Dinas Sosial.

Buktinya, kata dia, banyak warga tergolong kurang mampu tapi tak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kalau Dinsos ini tidak mampu rampungkan DTKS, ganti saja. Sumber masalah banyaknya warga tak dapat bantuan itu karena kinerja buruk Dinsos," ujarnya.

Laporan wartawan TribunBarru.com, Darullah, @uull_darullah.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: 

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved