OPINI

PSBB Jilid II: Bentuk Interaksi Sosial Disasosiatif

Dalam studi sosiologis, dikenal satu konsep interaksi sosial , yaitu interaksi sosial diasosiatif .

Editor: Imam Wahyudi
PSBB Jilid II: Bentuk Interaksi Sosial Disasosiatif
ist
Abdul Malik Iskandar

Oleh: Abdul Malik Iskandar, Sosiolog Universitas Megarezky

KEBIJAKAN pemerintah menghadapi eskalasi penularan wabah Pandemi  Covid 19 berupa pembatasan sosial yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  PSBB sejak ditetapkan oleh pemerintah di berbagai wilayah Indonesia telah diperpanjang , termasuk Kota Makassar. Penerapannya diikuti tindakan refresif aparat keamanan satgas.    Faktannya, penerapan PSBB jilid Ibelum sepenuhnya mampu menghentikan laju aktivitas masyarakat dan penularan covid . Masjid tertentu masih ramai didatangi jamaah, pasar-pasar beraktivitas seperti biasa, jalan – jalan protokol sudah ramai . 

Penerapan PSBB jilid II terkesan longgar. Toko non sembako nampak mulai membuka  beberapa Mall  sudah mulai ramai, toko pecah belah, dll. Apalagi menjelang akhir ramadhan dipastikan pasar sangat ramai. Suara  adzan di masjid terdengar sahut-sahutan. Di satu sisi belum ada yang dapat memastikan posisi puncak penularan covid , apa lagi menuju landai. Di Sulawesi Selatan, misalnya dalam beberapa hari terakhir masih berkisar 23 keatas positif tiap hari.  

Dalam studi sosiologis, dikenal satu konsep     interaksi sosial , yaitu interaksi sosial diasosiatif . Interkasi sosial disasosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah terhadap hal-hal negatif. Interaksi sosial disosiatif atau dinamakan juga dengan oposisi berarti bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk meraih tujuan tertentu.

Terkait konsep ini, fenomena warga masyarakat Makassar setidaknya dalam beberapa hari terakhir sejak ditetapkan PSBB pertengahan april untuk masa 14 hari dan diperpanjang ke jilid II . Jumlah keandaran nampak m ulai padat, terutama di Jalan-jalan protokol seperti jalan perintis Kemerdekaan , AP. Pettarani, Sultan Alauddin, Urip Sumohardjo. Hal ini Sangat berbeda kondisinya ketika awal dan akhir bulan Maret, awal April suasanajalan raya sangat lengang, sunyi, sepi , kota tidak bergairah dan bahkan saya pern ah mengatakan sepertikota mati atau seperti sebuah “camp” pen gungsi yang ditinggal penghuninya. Hal ini berlangsung di saat ada kepanikan sosial disebabkan adanya edaran dari berbagai pihak bahaya covid 19, perlunya WFH (work from Home)dan juga ada tindakan refresif dari aparat keamanan. 

Dalam fenomena seperti ini, secara sosiologis , penetapan kebijakan pemerint ah PSBB memunculkan penolakan dan pertentangan sosial baik yang sifatnya orang –perorangan maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat.Penolakan Inilah yang disebut interaksi sosial disasosiatif.

Interkasi sosial diasosiatif terdapat beberapa pola atau bentuk proses sosial , antara lain : Persaingan. Persaingan dapat diartikan sebagai sebuah proses sosial, di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan  melalui bidang-bidang kehidupan yang ada masa satu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok )  dengan cara menarik perhatian publik tanpa ancaman dan kekerasan. Kontravensi Kontrav ensi merupakan suatu proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan dan penyangkalan dengan tidak diungkapkan secara terbuka, Penyebab kontravensi yakni perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat atau bisa juga pendirian keseluruhan masyarakat

Kembalinya masyarakat beraktivitas seperti biasa, khususnya di Kota Makassar , menjadi menarik dikaitkan dengan konsep interaksi sosial diasosiatif ini. Padahal berbagai pandanagan pakar epidemologi (ahli penularan) penyakit telah menyampaikan formulasinya bahwa pandemic covid 19 puncaknya sampai bulan Mei  bahkan perkiraan angka orang positif yang sangat tinggi jika tidak terintervensi secara maksimal. 

Selanjutnya, pertanyaanya adalah kenapa terjadi penolakan dan pertentangan secara sosial ata s perintah kebijakan PSBB terseb ut ?, dalam analisis penulis , karena beberapa faktor :

1. Distribusi sumberdaya  ekonomi. 
Distribusi sumber daya ekonomi kepada masyarakat yang tidak merata menjadi pemicu utamanya. Kesenjangan secara e konomi yang memaksa harus kerja di luar (work outside) . Dan inilah yang memicu terjadinya persaingan, pertentangan dalam masyarakat agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Bahkan ada kemungkinan kelompok masyarakat tertentu tidak memahami bahaya covid ini sekaligus memahami tujuan bersama melawan korona . Contoh , para pemulung yang disebut kelompok rentan tertular. Pekerjaannya mengandalkan sisa-sisa : botol plastic, barang bekas lain. Mustahil mereka tinggal diam ditempat tanpa bantuan yang mencukupi.

2. Sembako dan BLT  skala kecil. Kebijakan PSBB kontradiktif dengan Kebijakan BANSOS. PSBB untuk skala sosial yang masif dan luas, sementara bantuan Sosial (BLT dan sembako) untuk skala kacil. Tidak semua warga yang memenuhi syarat dapat menerima bansos , walaupun sudah didata oleh RT RW. Data terakhir adalah data yang  dimiliki Dinas  Sosial . pada titik ini, masyarakat yang tidak terpenuhi tujuan dan kebutuhan itulah menunjukkan interkasi berlawanan.  Seorang testimoni seorang tukang parker di Pasar daya bercerita   bahwa dulu waktu mau pemilu TAU PONGORO (baca : orang gila) saja  dicari dan kasih sembako supaya dapat suara. Sekarang, saya hanya dapat masker kain satu harganya 3000 ribu. 
3. Ruang Sosial yg Padat. Salah satu poin penting diatur PSBB adalah mengatur jarak sosial dan fisik warga. Bagi warga masyarakat yang kelas menengah keatas (berkecukupan) tidak ada masalah dengan PSBB karena masih tersedia ruang yang lain. Ada halaman rumah,  ruang tamu, dll. Bagaimana dengan masyarakat yang berada di ruang sosial  sudah  padat dan kumuh. Konteks sosial di Kota Makassar banyak seperti ini . Kamar tidur sekaligus ruang makan, ruang tamu. Penghuninya 5 – 10 orang. Lorong sempit dan padat penghuni . logika sederhana , bagaimana PSBB dalam konteks masyarakat seperti ini ?.
Key Point :

Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekali Besar harus berbanding lurus dengan kebijakan pemberian bantuan berupa semabko dan Bantuan langsung Tunai (BLT).  Pembatasan  Sosial Berskala Besar sejatinya diikuti oleh Pemberian Bantuan juga Berskala Besar. Jangan bantuan sosialnya kecil.

Data Pribadi : 

Nama : Abdul Malik Iskandar

Pendidikan :

Doktor  Sosiologi 

Pekerjaan :

1. Sosiolog Universitas Megarezky
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Megarezky

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved