Bantuan Likuiditas

Komisi XI DPR: Jangan Pakai Bank Milik Negara Salurkan Bantuan Likuiditas Darurat COVID-19

Data dari kementerian koperasi dan UKM, hingga saat insekitar 60.606.000 pelaku usaha termasuk koperasi yang belum tercatat sebagai nasabah perbankan

KOMPAS/PRIYOMBODO
Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). 

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA —  Komisi keuangan dan perbankan DPR-RI meminta otoritas bank negara tidak memberikan kewenangan kepada bank-bank milik negara untuk jadi penyalur bantuan likuiditas di masa darurat COVID-19.

Hal tersebut terungkap dalam rangkaian rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR RI dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pekan lalu.

“Dalam situasi krisis keuangan, sosial, kesehatan global yang berat di masa COVID-19 ini, bank-bank  milik negara di himbara jangan dipakai debagai penyalur bantuan likuiditas,” kata anggota Komisi XI DPR RI M Misbakhun dalam rilis yang diterima Tribun, Minggu (10/5/2020).

Alasan pelarangan himpunan bank milik pemerintah jadi bank penyalur bantuan masa pananganan COVID-19 ini, untuk mengindari  moral hazard dan conflict of Interest.

Saran itu, jelas Wakil Ketua Fraksi Golkar bidang Keuangan itu merujuk rangkaian rapat komisi yang membidani keuangan dan perbankan   dengan KSSK.

“Jika bak-bank Himbara dipaksakan justru akan semakin membuat bantuan likuiditas yang dipakai untuk program penyelamatan ekonomi makin menunjukkan adanya pelanggaran atas prinsip moral hazard dan akan menyebabkan terjadinya conflict of interest itu..” ujarnya.

Hasil rapat Komisi XI dengan KSSK pada 6 Mei 2020 sudah membuat kesimpulan yang jelas bahwa  pemerintah harus membuat prakiraan biaya yang digunakan untuk program pemulihan ekonomi dimana setiap kebijakan, regulasidan aturan operasional pelaksanaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi XI. 

Menurutnya potensi pelanggaran itu dengan logika bagaimana bank milik pemerintah jadi mengurus keperluan likuiditas bank lain dan mengurus restrukrisasi kredit nasabah bank lain. “Sementara pada saat yang bersamaan bank anggota Himbara harus mengurus restrukrisasi kredit atas nasabahnya sendiri. “

Alasan lain, potensi munculnya  conflict of interest dengan bank lain, “Bagaimana bank non-pemerintah lain apabila punya hubungan kredit sindikasi bersama dengan bank Himbara. Secara konsep ini sangat sulit untuk dilaksanakan. “

Usulan agar BUMN milik negara jadi bank penyalur bantuan likuiditas juga mengkonfirmasikan bahwa antar anggota KSSK miskin ide dan tidak punya gagasan baru yang solutif yang membantu sektor riil untuk bangkit kembali.

Halaman
12
Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Thamzil Thahir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved