Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Anies Baswedan Berani 'Serang' Menteri di depan Presiden Jokowi, Ini yang Bikin Suasana Memanas

Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata sempat terlibat Saling Serang argumen dengan sejumlah Menteri.

Editor: Rasni
Tribun Timur
Kolase foto Anies Baswedan dan Menteri Keuangan 

TRIBUN-TIMUR.COM -  Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata sempat terlibat Saling Serang argumen dengan sejumlah Menteri.

Bahkan sungguh berani, Perdebatan sengit itu terjadi di depan Presiden Jokowi. Mereka tengah membicarakan soal data bantuan sosial ( Bansos) warga miskin di DKI Jakarta

Ternyata suasana memanas itu terjadi saat rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo langsung bersama sejumlah kepala daerah beberapa beberapa waktu lalu.

Rupanya, beda paham terkait data bantuan sosial ( bansos) untuk warga miskin terdampak Corona.

Bantuan sosial yang ditujukan di DKI Jakarta menjadi penyebabnya.

Mulai Disalurkan, 19 Ribu KK Terima Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Luwu

Nekat Mudik ke Soppeng, 10 Warga Asal Poso Dikarantina di Hotel Delta Ompo

5 Ekor Sapi yang Hilang di Sopa Bulukumba Ditemukan, Terduga Pelaku Diamuk Massa

Mengutip Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,6 juta warga miskin dan rentan miskin yang butuh uluran tangan pemerintah di masa pandemi.

Hal itu disampaikan Anies saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf Amin pada 2 April 2020.

Dari jumlah tersebut, Anies mengatakan bahwa sebanyak 1,1 juta warga miskin rutin mendapat bantuan dari Pemprov DKI dan akan mendapatkan bansos di masa pandemi Covid-19.

Sementara 2,5 juta sisanya termasuk warga rentan miskin yang kehilangan pendapatan, akan menerima bansos dari pemerintah pusat.

Di hari yang sama, rapat virtual bersama Presiden Jokowi digelar.

"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Bantu Atasi Dampak Virus Corona, Fakultas Kedokteran UMI Bagikan Sembako ke Sejumlah Panti Asuhan

Reaksi Menohok Gubernur Jabar Ridwan Kamil Saat Menteri Jokowi Izinkan Angkutan Umum Bawa Penumpang

Baru Terjadi Bocah SD Melahirkan, saat Ditanya Siapa Laki-laki Bejat Itu? Ternyata Orang Satu Rumah

Sehari sebelum diterapkannya PSBB Jakarta, Pemprov DKI mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020.

Namun belakangan, tiga menteri dalam kabinet Indonesia Maju menyentil data bansos DKI Jakarta yang dianggap tidak sesuai kesepakatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyinggung soal data penerima bansos.

Berujung Perdebatan Didepan Joko Widodo, Anies Baswedan Gontok-gontokan dengan Para Menteri soal Data Bantuan Sosial Warga Miskin di DKI Jakarta

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk bansos di Jakarta.

Sehari sebelum diterapkannya PSBB Jakarta, Pemprov DKI mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020.

Namun belakangan, tiga menteri dalam kabinet Indonesia Maju menyentil data bansos DKI Jakarta yang dianggap tidak sesuai kesepakatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara, menyinggung soal data penerima bansos.

Kisah Hidup Penyanyi Soul Peraih Grammy Betty Wright yang Meninggal Dunia di Usia 66 Tahun

Rangkuman Materi Belajar dari Rumah di TVRI Polisi Air di Sekitar Kita, Lengkap Soal dan Jawaban

Muhadjir Effendy bahkan secara blak-blakan mengaku sempat bersitegang dengan Anies Baswedan.

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (06/05).

Alasannya adalah pernyataan Anies dalam rapat bersama Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Muhadjir mengatakan, Anies menyanggupi untuk membagi urusan bansos, yakni 1,1 juta warga dipegang Pemprov DKI, sementara 2,5 juta lainnya diberi bantuan Kementrian Sosial.

Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan itu.

Kemensos juga telah melakukan pengecekan terhadap 2,5 juta warga miskin di DKI Jakarta, dan didapatkan 1,3 juta KK setelah verifikasi.

Muhadjir mulai merasa janggal saat Pemprov DKI mendistribusikan bantuan pertama.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Kabar Gembira, Kajian Pemerintah Mal Dibuka 8 Juni, Sekolah 15 Juni & Masjid 6 Juli, Normal Agustus

Padahal kesepakatan sebelumnya menitikkan pada target masing-masing dari Kemensos dan Pemprov DKI, alih-alih sekedar mengisi kekosongan.

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjutnya.

Tak berhenti sampai disitu, kekacauan kembali muncul kala ada rakyat yang mendapatkan bantuan double, yakni dari Kemensos dan Pemprov DKI.

Ironisnya, bahkan terdapat warga miskin yang seharusnya masuk dalam daftar penerima bansos, namun malah tak mendapatkan apa-apa.

Kemensos juga telah meminta kepada DKI untuk mengerahkan RT/RW agar mendata rakyat miskin di daerahnya.

"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

Namun oleh Pemprov DKI, data itu tak kunjung disalurkan ke Kemensos.

Sementara di sisi lain warga sudah berteriak-teriak minta bantuan.

"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," paparnya.

Daftar Harga HP iPhone Mei 2020 iPhone 11, iPhone Xr, iPhone7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone SE 2020

Padahal, menurut Muhadjir, pemerintah hanya ingin memberikan bantuan secara merata, bukan malah tumpang tindih atau justru salah sasaran. (*)

Artikel ini telah tayang di Sosok.id yang berjudul Kacau! 'Disaksikan' Jokowi, Anies Baswedan dan Para Menteri Gontok-gontokan soal Data Bansos Warga Miskin di DKI

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved