Pilkada Serentak 2020

Wakil Ketua DPRD Sulsel Khawatir Anggaran Pilkada Serentak 2020 Sudah Tak Ada

Selain itu kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulawesi Selatan tersebut, pemerintah pusat

abd azis/tribun-timur.com
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Ni'matullah Erbe. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Ni'matullah Erbe, mengaku khawatir anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 12 kabupaten/kota sudah tidak tersedia dalam APBD di 12 daerah pasca-ditundanya Pilkada serentak 23 September 2020 gegara pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Kenapa saya bilang agak khawatir? Karena dalam situasi pandemi ini, ada SKB (surat keputusan bersama) dua menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang memerintahkan seluruh pemda dan pemprov lakukan pemotongan anggaran di sejumlah pos belanja sebesar 50 persen untuk refocusing anggaran dalam penanganan pandemi Covid19 ini," kata Ulla sapaannya kepada Tribun, Minggu (10/5).

Selain itu kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulawesi Selatan tersebut, pemerintah pusat juga telah memberikan isyarat akan memotong dana transfer dari pusat ke daerah, yaitu dana bagi hasil, DAK fisik, dan non fisik. Kecuali Disdik dan Diskes.

"Sehingga hampir semua daerah APBD-nya mengalami tekanan berat, apalagi dana Pilkada itu berada pada pos belanja hibah. Saya kira itulah pos belanja yang paling mudah untuk dipotong oleh pemda, kecuali pemerintah pusat sudah memberi instruksi khusus untuk tidak diganggu," ungkap Ulla.

Karena APBD di daerah mengalami tekanan berat lanjut Ulla, maka pemerintah pusat mesti memberikan dana kepada KPU Pusat untuk melakukan subsidi ke KPU-KPU yang akan menggelar pesta demokrasi serentak.

"Saya kira pemerintah pusat, bila memang serius dan berkomitmen untuk terlaksananya Pilkada Serentak 2020, maka KPU Pusat mesti diberi dana cukup untuk bisa melakukan subsidi ke KPU-KPU di daerah, untuk belanja pelaksanaan Pilkada. Kenapa? Karena jika berharap APBD sudah sangat berat keadaannya saat ini," katanya.

Disinggung soal pemerintah daerah, KPU di 12 telah melakukan Momerandum of Understanding (MoU) termasuk anggaran pengawasan untuk Bawaslu sudah diteken, Ulla menyatakan hal tersebut benar, namun itu berlaku dalam kondisi normal.

"Jadi itu perjanjian (MoU) dengan asumsi situasi normal. Dengan situasi yang kita hadapi saat ini, saya kira pemda akan berada dalam posisi sulit, apalagi pemda yang melaksanakan PSBB, anggaran sudah sangat terkuras," jelasnya.

Diketahui, sebanyak 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak, yaitu, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, Kepulauan Selayar, Makassar, Pangkep, Barru, Toraja Utara, Gowa, dan Bulukumba.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved