Anggaran Pilkada
Anggaran Pilkada Digeser ke Penanganan Covid-19, Wakil Ketua DPRD Sulsel: Sudah Sesuai
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulsel tersebut menyatakan bahwa penanganan pandemi virus corona
Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Darmawangsyah Muin menegaskan bahwa anggaran Pilkada serentak 2020 baru bisa dikatakan aman atau tidak direlokasi untuk penanganan bencana non-alam jika wabah coronavirus disease 2019 ini sudah tuntas ditangani.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulsel tersebut menyatakan bahwa penanganan pandemi virus corona paling lambat berakhir Juni 2020, sehingga sangat memungkinkan untuk direlokasi ke penanganan Covid-19.
"Dan kenyataan sekarang ini sudah banyak pemda yang mengalokasikan anggaran Pilkada serentak 2020 ke anggaran penanganan Covid-19," tegas Wawan kepada Tribun via pesan Whatsapp, Minggu (10/5/2020).
Meski banyak pemda mengalokasikan anggaran pilkada ke penanganan Covid-19, mantan Ketua DPC Gerindra Gowa tersebut mengaku optimistis pemerintah punya cara tersendiri agar Pilkada serentak ke depannya terlaksana dengan baik tahun ini.
"Intinya yang saya tahu anggaran saat ini sudah digeser dan dialihkan ke penanganan Covid-19 sesuai perintah Kemenkeu dan Mendagri. Bahkan untuk belanja perjalanan, barang dan jasa sudah dipotong 50 persen," tegas Wawan.
"Sehingga sekarang tergantung pemerintah dan masyarakat seberapa cepat dan efektif dalam penanganan Covid-19. Kalau cepat ditangani, maka dana pilkada dapat digeser kembali ke pos semula, tapi kalau berlanjut, maka dana pilkada jelas terpakai seluruhnya untuk penanganan Covid-19 ini karena penanganan pendemi ini jauh lebih penting dari apapun saat ini," tegas Wawan menambahkan.
Wawan mengaku jika banyak kepala daerah petahana keberatan dengan kondisi pengalihan dana pilkada ini karena situasi yang kurang menguntungkan jika pandemi terus berlanjut. Artinya, akan ada pelaksana tugas (plt) yang akan masuk ke daerah bersangkutan.
"Kondisi ini tidak menguntungkan petahana kalau wabah ini terus berlanjut. Kenapa? Karena bisa saja akan ada aturan dari pusat yang mengharuskan pelaksanaan pilkada dengan biaya murah," kata Wawan.
