Citizen Analisis: Bom Waktu Kisruh Bantuan Tak Bertuan di Tengah Pandemi Corona

justru ada ditemukan mendapat bantuan, hanya karena kedekatan dengan oknum aparat desa/kelurahan, dan kepala dusun.

Dok Pribadi
Arif Saleh 

Muh Arif Saleh
Mantan Ketua Litbang Bakornas LAPMI PB HMI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satu bulan terakhir, kisruh dan perbincangan tentang bantuan pemerintah begitu sangat hangat. Setiap hari, selalu saja ada riak yang muncul. Tentang pendistribusian. Jumlah diterima, data yang tidak valid, maupun soal keterlambatan.

Hampir semua daerah di Indonesia, termasuk Sulsel, tak luput dari kemelut beragam bantuan yang disiapkan pemerintah. Mulai bantuan sosial, bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), serta sejumlah jenis bantuan lainnya yang dialokasikan dari hasil recofusing anggaran.

Di dinding sosial media, maupun di beberapa group WhatsApp, perbincangan mengenai bantuan pemerintah yang diprioritaskan kepada keluarga miskin maupun yang terdampak akibat corona, lebih dominan dibanding perkembangan jumlah kasus positif wabah mematikan itu.

Perhatian sebagian orang, tak lagi berfokus pada angka penambahan yang terjangkit virus. Jumlah yang meninggal, dan dinyatakan sembuh.

Pun pembahasan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan anjuran pemerintah tinggal di rumah, serta larangan beribadah sementara di rumah ibadah, bukan lagi menjadi tema utama. Bergeser ke topik bantuan.

Malah di beberapa video yang beredar, tak sedikit warga mendatangi langsung kantor kelurahan/desa untuk mempertanyakan dan memprotes. Memprotes kenapa pendataannya tak adil, kenapa lambat. Atau sekadar ingin memastikan, apakah namanya ikut tercatat.

Belum lagi adanya oknum yang memanfaatkan bantuan itu. Seperti memotong BLT dengan dalih administrasi, hingga mengurangi beberapa jenis sembako yang seharusnya diterima warga. Termasuk yang tidak masuk kategori warga miskin, justru ada ditemukan mendapat bantuan, hanya karena kedekatan dengan oknum aparat desa/kelurahan, dan kepala dusun.

Semakin lengkap dengan aksi yang dipertontonkan beberapa kepala daerah yang ikut mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya berbelit-belit dalam penyaluran bantuan.

Padahal katanya, rakyat sudah harus disalurkan secepatnya beragam jenis bantuan. Tak boleh lagi ditunda-tunda, hanya karena persoalan administrasi. Begitu juga adanya kepala desa yang memilih mengundurkan diri, karena merasa ada ketidakadilan dari pusat.

Halaman
1234
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved