Waspada! KPK Siap Bertindak, Koalisi Pendukung Jokowi 'Kuliti' Kartu Pra Kerja, Belva Devara Disorot

TRIBUN-TIMUR.COM - Legislator dari partai koalisi pendukung Jokowi 'kuliti' Kartu Pra Kerja, Belva Devara CEO Ruang Guru disorot, KPK siap bertindak untuk dalam informasi soal adanya potensi korupsi.

Program Kartu Pra Kerja kini terus disorot.

Selain soal anggarannya cukup fantastis, materi pelatihan kurang rasional, juga dicurai adanya potensi korupsi.

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI (bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan) menyampaikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam program Kartu Pra Kerja.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Rabu (29/4/2020), tak sedikit politisi dari partai koalisi pendukung pemerintah maupun oposisi yang khawatir terdapat penyelewengan dalam program pelatihan online dengan anggaran Rp 20 triliun tersebut.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta KPK untuk mengawasi lebih ketat program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.

"Kami ingin lebih detail soal Kartu Pra Kerja, tadi kurang detail. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman sekaligus loyalis Prabowo Subianto.

Pengawasan tersebut, kata dia, bisa dimulai dari proses pengadaan jasa pelatihan dengan tarif harga yang tinggi.

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600 ribu, di YouTube itu gratis," ujarnya.

Oleh karenanya, Habiburokhman mendorong KPK untuk mengejar pihak-pihak yang "bermain" dalam anggaran Kartu Pra Kerja.

"Itu dikejar pak, ini kita geregetan Pak, kita ingin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Pra Kerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan," kata dia.

Senada dengan Habiburokhman, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta KPK mengusut terpilihnya 8 platform digital tanpa tender dalam program Kartu Pra Kerja.

"Namun, bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya?" kata Arteria Dahlan.

Arteria Dahlan menyoroti keberadaan Ruangguru dalam program Kartu Pra Kerja.

Sebab, keberadaan platform digital itu masuk dalam program Kartu Pra Kerja disaat pemiliknya Adamas Belva Syah Devara atau Belva Devara masih menjadi Staf Khusus Presiden.

"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut," lanjut dia mengatakan.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mulai mencurigai akan ada pihak yang memanfaatkan proyek besar Kartu Pra Kerja tersebut.

"Kartu Pra Kerja sederhana Pak, karena ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui, saya pernah telepon penanggung jawab di PMO (Project Management Office), tolong diaudit pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun.

Cucun pun menyarankan anggaran yang disiapkan untuk program Kartu Pra Kerja dialihkan guna menambah bantuan langsung kepada masyarakat.

"Ada rekomendasi seperti apa Kartu Pra Kerja ini pelatihannya Rp 1 juta untuk satu orang ini bisa digeser untuk social safety atau yang lainnya yang penting rakyat bisa makan," ujarnya.

Di sisi lain, partai di luar pendukung pemerintah, yaitu Fraksi Partai Demokrat, menyoroti anggaran yang besar dan potensi penyalahgunaan.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan juga mempertanyakan tidak adanya proses tender terhadap platform digital tersebut.

"Apalagi kemarin KSP mengumumkan 8 mitra kerja dalam progran itu tidak pakai tender, menurut kita, potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ," ujar Hinca Panjaitan.

Partai Koalisi Tak Boleh Curiga

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat tak perlu ada kecurigaan atas program Kartu Pra Kerja.

Ia meyakini, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut sudah melalui kajian mendalam dan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sebagai sesama partai pendukung Pemerintah sebaiknya kita bersatu mengawal program penanganan Covid 19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020," ujar Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis, Rabu (27/4/2020).

Ace Hasan Syadzily juga sepakat setiap program pemerintah baik itu Kartu Pra Kerja, bantuan langsung tunai dan perlindungan sosial lainnya perlu dilakukan pengawasan.

"Ini (program pemerintah) perlu pengawasan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mendalami informasi yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III tersebut.

Menurut Firli Bahuri, KPK harus bertindak berdasarkan fakta, bukti dan keterangan.

"Apakah betul ada suatu peristiwa? Kalau betul ada suatu peristiwa, kita akan telaah apakah ini persitiwa pidana, kalau iya dapat ditemukan bukti permulaan cukup, sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya," kata Firli Bahuri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Munculnya Kecurigaan Koalisi Pendukung Pemerintah terhadap Program Kartu Prakerja", https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/07202241/munculnya-kecurigaan-koalisi-pendukung-pemerintah-terhadap-program-kartu?page=all#page4.
Penulis : Haryanti Puspa Sari
Editor : Kristian Erdianto