Memprihatinkan, Cara Daerah Tangani Covid-19

Oleh: Aswar Hasan

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas)

ANOMALI pemda di tengah solidaritas publik dipersoalkan. Anomali tersebut diberitakan sebagai fakta yang memprihatinkan oleh Harian Kompas (18/4/2020).

Ketika publik menunjukkan solidaritasnya dalam melawan Covid-19, justru tak sedikit pemerintah daerah menunjukkan sikap sebaliknya.

Pemerintah pusat telah menganggarkan sebanyak Rp 405 triliun di APBN 2020. Di-realokasi untuk penanganan Covid-19.

Pemerintah pusat juga telah menginstruksikan pemda merealokasi APBD.

Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Kar-navian sampai mengeluarkan instruksi khusus kepada semua kepala daerah, 2 April lalu.

Instruksi itu bahkan disertai ancaman sanksi penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil jika realokasi tak segera dilakukan oleh pemda.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, tak sedikit pemda yang lambat memberi respons, sampai Presiden Joko Widodo harus menyindir mereka dalam sidang kabinet.

”Ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan memiliki feeling (perasaan) dalam situasi yang tidak normal ini,” ujar Tito Karnavian.

Dari data Kemendagri, masih ada 14 pemda yang belum melaporkan hasil realokasi APBD.

Adapun 93 pemda yang sudah melapor belum mengalokasikan anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial dan 138 Pemda belum menganggarkan untuk penanganan dampak ekonomi.

Terkait hal tersebut, Guru Besar Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat pun berkomentar bahwa saat darurat seperti saat ini, semestinya pusat dan pemda meniru solidaritas masyarakat yang sudah tumbuh di sejumlah wilayah.

Masyarakat tak menunggu pemerintah bergerak, tetapi memulai sendiri dari ko-munitas-komunitas terkecil.

Sebagai pemilik kedaulatan, masyarakat sudah mengatur diri sendiri. Sedangkan mereka yang ditunjuk rakyat dalam Pemilu justru belum satu kata menghadapi pandemi (Kompas,18/4-2020).