Masyarakat Adukan Leasing yang Masih Menagih Saat Tengah Pandemi di DPRD Wajo

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Di tengah pandemi, sejumlah kantor pembiayaan atau leasing masih melakukan penagihan ke debiturnya di Kabupaten Wajo.

Alhasil, masyarakat mengeluhkan sikap kantor leasing yang tak mengindahkan dampak ekonomi pandemi dan imbauan presiden.

Sekelompok masyarakat mendatangi DPRD Wajo mengeluhkan hal itu, Rabu (15/4/2020). Masyarakat secara umum meminta penangguhan pembayaran kredit ke pihak leasing selama pandemi.

"Dalam kondisi pandemi saat ini, sangat meresahkan ekonomi masyarakat di Wajo terutama bagi supir yang mempunyai utang di pembiayaan karena sudah tiga minggu tidak bekerja," kata Ketua PC SBSI Kabupaten Wajo, Abdul Kadir Nongko.

Secara tegas, Abdul Kadir Nongko menyebut pihak leasing telah melanggar intruksi Presiden RI yang menyatakan para debitur terutama ojol ataupun supir diberikan keringanan pada pembiayaan.

"Para debitur bukannya tidak ingin membayar cicilan namun karena kondisi saat ini debitur hanya meminta kepada leasing untuk melakukan penangguhan pembayaran cicilan sampai pandemi berakhir," katanya.

Dirinya berharap, DPRD Wajo betul-betul menindaklanjuti aspirasi tersebut. Terlebih telah banyak masyarakat mengadu sekaitan tindakan pihak leasing yang tetap melakukan penagihan di tengah pandemi tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat.

Sementara, salah satu anggota DPRD Wajo, Musa yang menerima aspirasi tersebut menyatakan jika pihak Pemda Wajo telah melakukan koordinasi dengan sejumlah bank dan pihak leasing untuk meminta kelonggaran atau penangguhan.

"Hari Senin lalu itu Pak Sekda dan sudah rapat dengan sejumlah bank terkait meminta penangguhan atau kelonggaran," katanya.

Politisi PBB itu menambahkan akan melakukan koordinasi ulang dengan Pemkab Wajo, terkait adanya aspirasi di DPRD Wajo.

"Kita akan koordinasi ulang, supaya kedepannya ada solusi bagi masyarakat yang mempunyai tanggungan pada pembiayaan atau perbankan," katanya. (*)

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)