Andi Taufan Surati Seluruh Camat, Perusahaan Stafsus Jokowi Lainnya juga Dapat Proyek Rp 5,6 Triliun

"Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp. 5.6 Triliun untuk pelatihan online?," ungkap Rachland Nashidik 

"Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden," tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menduga alasan utama Pemerintahan Jokowi mendorong Perppu Covid-19 karena terkait hal tersebut.

"Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp. 5.6 Triliun," ungkap Rachland Nashidik.

"Kini kita tahu apa guna pasal 'kekebalan hukum' dalam Perppu Covid-19 itu," sindirnya.

Terkait polemik yang terjadi dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja yang digelar selama masa pandemik virus corona, Rachland Nashidik pun menyampaikan sejumlah catatan.

Hal pertama adalah menghapus pendanaan negara bagi pelatihan online.

Selanjutnya menggunakan seluruh anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun untuk BLT rakyat.

Hal kedua adalah menyalurkan BLT lewat bank milik pemerintah, seperti BRI.

"Jangan gunakan jasa fintech karena moral hazzardnya besar," jelas Rachland Nashidik.

Hal terakhir adalah memecat Staf Khusus Presiden yang telah terbukti melakukan tindakan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.

"Presiden segera berhentikan stafsusnya yang terlibat," ungkap Rachland Nashidik.

"Pecat stafsus korup!," tegasnya.

Hentikan Pelatihan Online Kartu Prakerja

Program pelatihan online dalam Kartu Prakerja yang kini dibuka bagi masyarakat umum dinilai Rachland Nashidik harus segera dihentikan.

Anggaran pelatihan tersebut menurutnya harus dialihkan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak wabah virus corona.