Aliyah Mustika Ilham

Anggota DPR RI Aliyah Mustika Ilham: Sulsel Harus Segera Kaji Status PSBB Sebelum Terlambat

Kasus positif Covid-19 di Sulsel Jumat (10/4/2020) mengalahkan kasus di Jawa Tengah. Padahal penduduk Jawa Tengah lebih banyak dari Sulsel

net
Aliyah Mustika Ilham, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Pangdam XIV Hasanuddin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kasus positif Covid-19 di Sulsel Jumat (10/4/2020) mengalahkan kasus di Jawa Tengah.

Padahal penduduk Jawa Tengah lebih banyak dari Sulsel

BREAKING NEWS: Pasien Positif Covid-19 Sulsel Salip Jateng Jumat 10 April Hari Ini, Kini 167 Kasus

Ini menjadi perhatian Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Aliyah Mustika Ilham.

Aliyah  mendesak Pemprov Sulsel harus segera mengkaji status Pembatasan Sosial Berskala Besar sebelum penularan Virus Corona semakin meluas.

nggota Komisi IX Aliyah Mustika Ilham, mengingatkan seluruh stakeholder bersama pemerintah Sulsel untuk memikirkan kemungkinan penerapan skenario PSBB di Sulsel.

Hal ini melihat kondisi Sulsel dengan temuan kasus Corona terbesar d luar pulau Jawa.

"Sulsel berada di zona merah, untuk mencegah kasus semakin meningkat, tidak ada jalan lain selain membatasi ruang gerak masyarakat secara massif," ujar Aliyah Mustika ilham, Jumat(10/04/2020).

Untuk itu dibutuhkan penanganan khusus, agar ketika skenario PSBB diterapkan, seluruh elemen benar-benar siap.

Untuk memutus rantai penularan virus covied 19 maka PSBB perlu dipertimbangkan . Oleh karena itu diharapkan Gubernur Sulsel secepatnya mengirimkan surat permintaan PSBB ke kementrian kesehatan RI untuk segera dilakukan evaluasi dari segi epidemiology , sosial, ekonomi, keamanan dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dan lain-lain.

"Penting difikirkan kondisi terburuk, sehingga ketika hal itu terjadi, kita benar-benar siap untuk melaksanaan. Tak ada salahnya, sedia payung sebelum hujan," lanjutnya.

Untuk itu, kesiapan data harus lengkap dan valid. Dengan pendataan yang baik tentunya estimasi anggaran terkait kebutuhan masyarakat terdampak dapat tercover dengan baik.

Untuk pendataan yang cepat, akurat, dan sistematik, dibutuhkan menggunaan berbagai unsur pemerintahan dari RT/RW, kelurahan, hingga Provinsi untuk menyiapkan data masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Bantuan yang diberikan, wajib tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat terdampak yang luput dari pendataan," lanjutnya.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved