Hindari Politisasi, NGO Anti Korupsi Harap Bantuan Dari APBD Disalurkan Langsung Pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Non Government Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi di Makassar merespon wacana Dinas Sosial (Dinsos) Makassar menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Makassar dalam menyalurkan bantuan dampak Covid-19.

Ketua Umum DPP Lembaga Investigasi dan Monitoring (Limit), Mamat Sanrego khawatir, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini disalahgunakan untuk kepentingan politik salah satu kandidat di Pilwali Kota Makassar.

“Ketika uang negara ingin didistribusikan kepada publik, maka seharusnya yang menyalurkan adalah aparat negara. Bukan organisasi kemanusian atau organisasi nirlaba lainnya," ujar Mamat pada diskusi bareng Komunitas Wartawan Politik Sulawesi Selatan, Kamis (9/4/2020).

"Ini uang rakyat loh. Bukan kita tidak percaya PMI, tapi karena ini momen pilkada, distribusi bantuan ini bisa saja diselewengkan,” jelas Mamat.

Ketua DPP Lembaga Aliansi Anti Korupsi (Lantik), Asruddin Azis yang juga hadir pada diskusi bertema 'Cegah Politisasi Bantuan Dampak Pandemic Covid-19' juga berpendapat sama.

Menurutnya, penggunaan uang negara untuk bantuan sosial memiliki implikasi hukum. Sehingga penyaluran bantuan tersebut lebih tepat dilakukan pemerintah kota sebagai pihak yang memang bertanggungjawab penuh.

“Struktur aparat pemerintah lengkap sampai RT/RW. Gunakan struktur pemerintah, karena sudah lengkap dari tingkat kota madya sampai RT/RW," katanya.

"Dan Ketua RT/RW pasti tahu, siapa warganya yang terdampak dan siapa yang tidak. PMI tentu tidak sampai strukturnya ke tingkat RT/RW,” jelas Asruddin.

Begitu juga dengan Ketua Badan Advokasi Investigasi (Bain) HAM RI Sulsel, Amin Rais. Menurutnya, kerja sama dengan PMI perlu dalam penanganan Covid-19.

Namun bukan dalam penyaluran bantuan yang dananya bersumber dari uang negara. PMI sebagai organisasi kemanusiaan cukup menggunakan dana dari sumbangan pihak swasta.

“Apalagi kalau organisasi ini dibekingi oleh orang-orang politik, ini bahaya. Jangan sampai dipolitisasi. Jangan sampai penyalurannya dimanfaatkan untuk kepentingan politik orang-orang tertentu. Itu bisa jadi temuan,” katanya.

Dewan Perjuangan Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM), Adi Bintang juga sependapat.

Menurutnya, potensi bantuan ini dipolitisasi sangat besar. Jangankan oleh pelaku politik yang menjabat sebagai ketua organisasi kemanusiaan. Potensi politisasi bantuan oleh petahana juga sangat besar.

“Jangankan wabah, kematian saja dipolitisasi oleh pelaku politik. Kalau kita tidak melakukan pencegahan politisasi bantuan covid ini. Maka penanganan wabah ini tidak akan berjalan maksimal. Dan tentu merugikan masyarakat yang terdampak,” ujar Adi. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)