Hasrullah: Mana Itu Staf Ahli Gubernur dan TGUPP yang Dibayar Mahal?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas), Hasrullah merespon ucapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang masih dikaji.

"Kalau wabah ini cepat teratasi yah tidak ada masalah, tapi ini kan tidak ditahu kapan. Makanya harus ada alternatif kalau memang kondisi sebarnya gawat. Jangan sampai orang meninggal gegara virus, karena kita tidak menjalankan aturan menteri dalam hal ini pemerintah," kata Hasrullah via telepon, Selasa (7/4/2020) malam .

Seperti diketahui, Gubernur NA berhati-hati mengajukan PSBB ke Kemenkes, dengan dalih, petani dirumahkan di saat musim tanam. Bisa jadi bukan Corona yang membunuh masyarakat, tapi mati karena kelaparan.

Menurutnya, jawaban itu tidak perlu diungkapkan. Bahkan ia menilai, jawaban itu tidak rasional, karena tidak ada data, kesiapan pangan berapa saat ini.

"Kenapa? Saya kasi contoh, di Rusia sana pemerintahnya mengatakan stok kesediaan pangan empat bulan, sehingga tidak ada masalah. Apa imbauan pemerintah dilakukan oleh masyarakat karena pemerintah menjamin kesediaan mereka," katanya.

Bagaimana dengan Sulsel? "Kita tidak punya data stok pangan sampai berapa bulan? persoalan itu harus dijawab oleh pemerintah, jangan seadainya-seandainya terus," ujar wakil dekan III Fisip Unhas itu.

Dalam masa genting seperti saat ini, lanjut Hasrullah, pemerintah harus mempersiapkan 10 kebutuhan pokok masyarakat.

"Mana beras Bulog yang harus dioperasipasarkan, gula Bulog mana? Ketersediaan sayur dan buah bagaimana? Pemerintah tak punya data akurat," tuturnya.

Menurutnya, pemerintahan tidak punya data akurat padahal sudah dua tahun memerintah.

"Mana itu staf ahli dan TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) yang digaji mahal? Mana itu akselerasi yang dilakukan selama dua tahun ini?" katanya.

Ia menyayangkan, dua minggu lalu DPRD sudah mengesahkan refocusing anggaran senilai Rp 500 miliar kepada Pemprov Sulsel untuk penanggulangan Covid-19.

"Selle (Ketua Komisi A DPRD Sulsel) bahkan sudah membayangkan, ada iring-iringan pasar murah, tim terpadu yang patroli siang malam, dan ini-itu. Yang ada, dua minggu ini tidak ada apa-apa," katanya.

Ia melihat, Sulsel saat ini lemah di leadership. "Minta maaf, sama-sama guru besar, DKI Jakarta dan Sulsel. Coba lihat antara langit dan bumi pengetahuan leadership-nya," katanya.

Jadi yang perlu disiapkan sekarang, lanjut dia, data-data semua kebutuhan pokok, kesiapan bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah.

"Ni'matullah (wakil ketua DPRD) kan sudah mempersilakan, pemerintah mengambil dengan tangan besi. Jadi memang lemah di leadership kita," katanya.