Fraksi Demokrat Sesalkan Sikap Pemkot Palopo Terkesan Lambat Bahas Realokasi Anggaran

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Kementerian Keuangan telah menginstruksikan Pemda agar melakukan realokasi anggaran untuk pencegahan penyebaran covid-19.

Itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dari penjabaran ini, Kementerian Keuangan telah secara resmi menginstrusikan pemerintah daerah untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa, kecuali sektor kesehatan dan pendidikan.

Di wilayah Luwu Raya, ada beberapa daerah yang telah melakukan instruksi realokasi anggaran tersebut, seperti di Kabupaten Luwu Utara.

Namun di Kota Palopo, rencana realokasi APBD itu belum juga dibahas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo telah memanggil pihak eksekutif untuk melakukan rapat, 31 Maret 2020 lalu. Namun rapat tersebut batal, karena tak satupun pejabat eksekutif hadir.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Cendrana Saputra Martani, menyesalkan ketidakhadiran pemerintah Kota Palopo dalam rapat membahas rencana realokasi anggaran tersebut.

“Kita juga tidak tahu kenapa eksekutif tidak hadir pada waktu itu, hingga sampai sekarang belum ada jawaban,” terang Alumni UMI itu.

Padahal, kata dia, DPRD telah melakukan rapat sebelumnya dengan banggar DPRD, dan telah menyiapkan Rp1 M yang diambil dari anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Palopo.

“Kalau di DPRD sendiri 5 fraksi menyepakati relokasi anggaran dari perjalanan dinas DPRD sebesar Rp1 miliar untuk penanganan covid-19 di Palopo,” ungkapnya.

Belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Palopo terkait alasan untuk tidak menghadiri rapat tersebut.

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, @hamdansoeharto_

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)