Jokowi

Waspada! Hina Jokowi dan Pejabatnya Terkait Virus Corona ( Covid-19 ) di Medsos Langsung Dipenjara

Waspada! Hina Presiden Jokowi dan pejabatnya terkait Virus Corona ( Covid-19 ) di medsos langsung dipenjara, nih pasalnya.

FACEBOOK.COM/PRESIDEN JOKO WIDODO
Presiden RI, Jokowi. Waspada! Hina Presiden Jokowi dan pejabatnya terkait Virus Corona ( Covid-19 ) di medsos langsung dipenjara, nih pasalnya. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Waspada! Hina Presiden Jokowi dan pejabatnya terkait Virus Corona ( Covid-19 ) di medsos langsung dipenjara, nih pasalnya.

Siapa saja yang menghina Presiden RI, Joko Widodo atau maupun pejabat pemerintah lainnya dalam menangani Virus Corona atau Covid-19 di media sosial seperti di Facebook, Twitter, Instagram dapat terancam sanksi pidana.

Gak percaya?

Hal itu tertuang di dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020.

Surat telegram tersebut dibuat dalam rangka penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait perkembangan situasi serta opini di ruang siber dan pelaksanaan hukum tindak pidana siber.

Keabsahan surat telegram tersebut dikonfirmasi oleh Karo Penmas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono.

"Bentuk pelanggaran atau kejahatan serta masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan situasi serta opini di ruang siber: penghinaan kepada penguasa/Presiden dan pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 207 KUHP," demikian tertulis dalam surat telegram tersebut seperti dikutip Kompas.com, Ahad atau Minggu (5/4/2020).

Sesuai Pasal 207 KUHP, maka penghinaan itu bisa terancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Di dalam pasal itu disebutkan, "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Selain penghinaan kepada presiden dan pejabat pemerintahan, bentuk pelanggaran lain yang juga diatur di dalam surat telegram itu yakni ketahanan akses data internet selama masa darurat; penyebaran hoaks terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintahan dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Halaman
123
Editor: Edi Sumardi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved