Idris Manggabarani Sebut Efek Covid-19 Bagai Lingkaran Setan untuk Ekonomi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisaris Utama IMB Group, Andi Idris Manggabarani menjelaskan peliknya kondisi ekonomi saat ini karena adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sulsel.

Menurutnya, larangan pemerintah kepada masyarakat untuk tak beraktivitas di luar rumah 'memukul' sektor ekonomi di bawah naungan IMB Grup.

Menurutnya, apapun stimulus pemerintah tak akan berhasil jika tak ada pergerakan masyarakat dalam ekonomi mikro.

"Jadi biar dikasi stimulus apa pun jika tetap ada pelarangan kepada masyarakat untuk keluar rumah atau stay at home, maka tak akan berpengaruh kepada ekonomi kita," katanya.

Menurutnya, bisnis hospitality dan properti membutuhkan pergerakan orang.

"Kamar hotel itu tak sama dengan bisnis makanan yang bisa delivery, rumah itu juga tak bisa delivery. Kedua bisnis ini harus ada pertemuan dalam budaya bisnis Bugis-Makassar mereka tak mau berbisnis kalau tak ketemu," katanya, Minggu (5/4/2020).

Selain itu, perbankan juga belum melakukan kegiatan yang mendukung percepatan ekonomi sektor properti dan hospitality.

"Kondisi ini adalah masa-masa terpuruk untuk pengusaha, semoga perbankan memberikan kelonggaran seperti penurunan bunga dan penundaan pembayaran. Karena saat begini memang butuh bantuan dari semua stakeholder," tuturnya.

Menurutnya, jika tak ada bantuan dari perbankan dan keringanan pajak dari pemerintah maka bisnis hospitality dan properti bisa gulung tikar.

"Ini masa sangat sulit, lebih sulit dari krisis yang lalu (krisis moneter 1998 dan ekonomi 2008), kalau tetap tak ada eksekusi dari perbankan dan pemerintah maka sebentar lagi bisnis Hospitality dan Properti tutup. Saat ini, sudah banyak karyawan kita rumahkan," jelasnya.

Selain itu, Idris juga meminta kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk sementara waktu menghapus biaya beban.

"Beban biaya listrik ada ratusan juta. Oleh karenanya, kami minta kepada PLN sebagai BUMN membebaskan biaya beban listrik, ini ada beban listrik dipakai tak dipakai tetap sama, nilainya itu ratusan juta. Sama halnya dengan air di PDAM," katanya.

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar sudah berjanji akan memberikan stimulus dan keringanan pajak. Namun, Idris Manggabarani menganggap kebijakan itu belum jalan.

"Itu persoalannya, kami minta itu bukan sekedar ucapan semata, tapi paling penting adalah pemerintah pusat memantau pemerintah daerah," katanya.

"Bagi pemerintah daerah tak mau melaksanakan (kebijakan stimulus ekonomi) disingkirkan karena banyak pejabat daerah cari muka dan cari pendapatan lain di saat-saat begini," lanjutnya.