Pilkada Serentak Ditunda, Danny Pomanto: Itu Tepat, Ini Soal Hidup Matinya Rakyat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat menunda hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semestinya dilaksanakan pada (23/9/2020).

Kandidat Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menilai, langkah tersebut sudah tepat.

"Ini menyangkut hidup-matinya rakyat. Kalau menyangkut itu, semua harus ditinggalkan, termasuk Pilkada," ujarnya via telepon selular, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya, ia sangat mendukung keputusan tersebut. Apalagi Pilkada itu membangkitkan kerumunan orang, berlawanan dari protokol pemerintah terkait social distancing.

"Kalau sudah reda, baru kita mulai lagi. Apalagi muncul kebijakan, di tengah wabah Covid-19, kuta butuh biaya untuk penanggulangan wabah ini," tuturnya.

"Saya sangat mendukung dan sepakat, dengan mengambil biaya pilkada untuk konsentrasi Covid-19," lanjutnya.

Terkait tiga opsi penundaan waktu pilkada yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ia memilih opsi pertama dengan catatan.

"Saya kira pejundaan paling dekat, yakni tiga bulan paling memenuhi syarat. Karena juga tidak boleh terlalu lama ini barang. Karena kalau terlalu lama, ada kerawanan politik nanti," tuturnya.

Menurutnya, pada 2024 berakhir masa jabatan presiden.

"Sehingga tidak boleh ditunda, itukan sebagai agenda bersama. Kalau 2021 akhir digelar dan pelantikan Wali Kota awal 2022, jadi hanya dua tahun masa jabatan saja kan," jelasnya.

"Nah itu sudah pelanggaran UU (Undang-Undang) paling besar. Nanti baku gugat orang, sehingga ada ketidakpastian politik yang terjadi," katanya.

Ia pun berharap wabah Covid-19 dapat berlalu. "Kita doakan Corona di Indonesia, an dunia segera berlalu," katanya.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: