Corona di Indonesia

30.000 Napi Mau Dibebaskan Dampak Covid-19, Rencana Koruptor & Narkotika Juga, Begini Kriterianya

Narapidana akan dibebaskan untuk cegah Virus Corona. Rencana Yasonna Laoly juga koruptor dan Napi Narkotika, ini kriterianya

muslimin emba/tribun-timur.com
Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Kadarislam Kasim, ceramahi tahanan di Mapolres Pelabuhan Makassar, Senin (20/1/2020) siang. 

TRIBUN-TIMUR.COM - 30.000 Napi rencananya akan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Ini sebagai tindak lanjut pemerintah untuk langkah pencegahan penyebaran Virus Corona di Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebelumya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Virus Corona.

Mereka yang akan dibebaskan yakni berupa Napi dewasa dan anak

Lalu bagaimana dengan napi koruptor dan narkotika?

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Napi koruptor dan Narkotika, tata laksana pembebasannya diatur lewat PP  Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sehingga tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 atau Virus Corona di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Untuk itu Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

"Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99/2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved