Anggaran Pemprov Sulsel Tangani Corona
DPRD Sulsel Minta BPKD Cari Aturan Pemberian Insentif Tenaga Medis Virus Corona
Tidak hanya itu, kata Ulla sapaannya, penyedia nutrisi dan penjaminan makanan bergizi, termasuk penginapan untuk tenaga medis juga harus mendapatkan i
Penulis: Abdul Azis | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Ni'matullah Erbe meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel mencari aturan main untuk memberikan insentif tambahan kepada para tenaga medis yang menangani pasien positif terjangkit virus corona.
Tidak hanya itu, kata Ulla sapaannya, penyedia nutrisi dan penjaminan makanan bergizi, termasuk penginapan untuk tenaga medis juga harus mendapatkan insentif.
"Tidak mungkin mereka pulang, jadi harus disediakan penginapan. Sekarang yang tersedia Hotel Puri dan Maxone. Kalau Grand Sayang masih sementara disterilkan," tegas Ulla seusai rapat Badan Anggaran di ruang paripurna DPRD Sulsel, Jumat (27/3).
Ulla menjelaskan bahwa terkait pengadaan rapid tes atau tes cepat itu kemungkinan berasal dari Cina atau Korea.
"Ada dua Korea dan Cina. Tapi yang dari Korea mahal. Alat ini juga untuk membantu daerah," ungkapnya.
Dari sisi lain penangan virus corona, Ulla menyayangkan kinerja dari bagian humas Pemprov Sulsel.
Menurutnya, banyak hal yang jadi tugasnya justru diabaikan. Salah satunya terkait pemberian informasi dari pemerintah dalam hal penanganan virus Corona atau covid-19.
"Selama ini gubernur terus yang bicara, jadi apa fungsinya Humas pemprov?," jelasnya.
Setidaknya jika ada kesalahan informasi, bukan Gubernur Sulsel menjadi sasaran cacian dari warga.
"Harusnya Humas saja yang sampaikan apa yang ingin disampaikan pemerintah atau Gubernur. Saya minta Gubernur, pecat semua yang di Humas sekarang," jelasnya.(*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
(*)
